PKS Minta Badak Jawa Tak Dipindah

JAKARTA, DKI JAKARTA – PKS Minta Badak Jawa Tak Dipindah dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, setelah muncul wacana pengembangan habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Menurutnya, badak Jawa dan satwa dilindungi lainnya harus dijaga dengan mempertimbangkan habitat serta keselamatan masing-masing individu.
PKS juga berencana meminta anggota Komisi IV DPR mengawasi langsung wacana tersebut kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Wacana Relokasi Muncul karena Risiko Bencana

Gagasan membangun habitat kedua mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyoroti risiko bencana di kawasan Ujung Kulon.
Ia menyebut ancaman gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau berpotensi menjadi risiko serius apabila seluruh populasi badak Jawa hanya terkonsentrasi di satu kawasan.
Atas dasar itu, muncul gagasan memindahkan sebagian individu ke Alas Purwo.
Tujuannya bukan memindahkan seluruh populasi, melainkan menciptakan populasi kedua sebagai cadangan apabila terjadi bencana besar.

PKS Minta Pemerintah Tidak Tergesa-Gesa

Muhammad Kholid mengatakan wacana pemindahan tidak boleh dijalankan hanya karena dorongan mempercepat program konservasi.
Menurutnya, proses harus mempertimbangkan risiko terhadap satwa yang jumlahnya sangat terbatas.
PKS meminta pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi satwa dilindungi.
Kholid juga menegaskan bahwa prinsip konservasi harus menempatkan keselamatan badak Jawa sebagai prioritas utama.

Ujung Kulon Dinilai Habitat Utama Badak Jawa

Taman Nasional Ujung Kulon saat ini menjadi satu-satunya lokasi dengan populasi liar badak Jawa yang diketahui bertahan.
Karena itu, kawasan tersebut memiliki posisi sangat penting dalam upaya menyelamatkan spesies Rhinoceros sondaicus.
Gubernur Banten Andra Soni juga menolak gagasan pemindahan tanpa kajian kuat.
Ia menilai Ujung Kulon merupakan tempat hidup dan berkembang biak badak Jawa sehingga perlindungan habitat aslinya harus menjadi prioritas.

Kasus Badak Mustofa Ikut Disinggung

Kholid turut menyinggung kematian badak bernama Mustofa.
Kasus tersebut juga sebelumnya disorot Gubernur Banten.
Mustofa meninggal setelah proses translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Peristiwa itu menjadi salah satu alasan sejumlah pihak meminta pemerintah sangat berhati-hati ketika mempertimbangkan perpindahan badak.
Namun, satu kasus translokasi tidak otomatis berarti seluruh pemindahan pasti gagal.
Evaluasi ilmiah tetap dibutuhkan untuk mengetahui faktor risiko secara lengkap.

Komisi IV DPR Diminta Awasi Menteri Kehutanan

PKS mengatakan akan membawa isu tersebut ke ranah pengawasan DPR.
Kholid berencana meminta anggota PKS di Komisi IV DPR memastikan Kementerian Kehutanan tidak mengeluarkan izin relokasi sebelum seluruh aspek keselamatan dapat dijamin.
Komisi IV memang memiliki ruang kerja yang berkaitan dengan kehutanan, lingkungan, dan konservasi.
Dengan demikian, polemik badak Jawa kemungkinan masih akan menjadi pembahasan antara DPR dan pemerintah.
Baca juga artikel Parepos mengenai RUU Perampasan Aset disahkan untuk perkembangan kebijakan nasional lainnya.

Pemerintah Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemindahan

Di tengah munculnya penolakan, pemerintah menegaskan relokasi belum diputuskan.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhamad Hidayat mengatakan tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah lengkap memastikan habitat baru benar-benar layak.
Keselamatan setiap individu badak disebut menjadi prioritas.
Artinya, pembicaraan mengenai Alas Purwo saat ini masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi keputusan operasional.

Alas Purwo Masih Harus Dikaji

Taman Nasional Alas Purwo disebut memiliki potensi sebagai habitat kedua.
Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan kelayakan kawasan itu belum dapat dipastikan.
Penilaian harus mencakup kondisi ekologis, sumber pakan, sumber air, ruang jelajah, risiko penyakit, hingga keamanan dari perburuan.
Kesesuaian iklim dan karakter habitat juga harus diuji.
Artinya, status sebagai taman nasional saja belum cukup untuk memastikan sebuah kawasan cocok bagi badak Jawa.

Pakan, Air, Kubangan, dan Keamanan Jadi Syarat

Pemerintah menyebut sejumlah syarat mutlak sebelum relokasi dapat dipertimbangkan.
Kawasan harus memiliki pakan alami sepanjang tahun.
Air harus tersedia dalam jumlah yang cukup.
Badak juga membutuhkan kubangan dan ruang jelajah yang sesuai dengan perilaku alaminya.
Selain itu, keamanan dari perburuan serta gangguan manusia harus dapat dijamin.
Semua faktor tersebut harus dibuktikan melalui penelitian, bukan hanya asumsi bahwa kedua kawasan sama-sama berada di Pulau Jawa.

Relokasi Bertujuan Kurangi Risiko Kepunahan

Di sisi lain, gagasan habitat kedua juga memiliki dasar konservasi.
Seluruh populasi yang terkonsentrasi di satu lokasi menghadapi risiko apabila terjadi bencana alam besar, wabah penyakit, atau gangguan habitat.
Karena itu, sebagian ahli konservasi selama bertahun-tahun membahas pentingnya membangun populasi kedua badak Jawa.
Hashim secara khusus menyinggung ancaman tsunami akibat gempa maupun aktivitas Anak Krakatau.
Argumen pendukung relokasi lebih berfokus pada diversifikasi risiko, bukan sekadar memindahkan satwa dari Banten ke Jawa Timur.

Perdebatan Konservasi Masih Berlanjut

Wacana ini memperlihatkan dua kepentingan konservasi yang sama-sama perlu diperhitungkan.
Kelompok yang menolak khawatir proses pemindahan justru membahayakan individu badak.
Sementara gagasan habitat kedua muncul karena ketergantungan pada satu lokasi juga membawa risiko kepunahan.
Karena itu, perdebatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memilih “pindah” atau “tidak pindah”.
Data ilmiah mengenai kelayakan habitat, risiko translokasi, kesehatan populasi, keamanan, dan kemungkinan bencana menjadi dasar yang jauh lebih penting.

Kesimpulan

PKS Minta Badak Jawa Tak Dipindah dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo tanpa kajian ilmiah yang benar-benar matang.
Sekjen PKS Muhammad Kholid meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dan akan mendorong Komisi IV DPR mengawasi kebijakan Menteri Kehutanan.
PKS menilai perlindungan terhadap badak Jawa harus tetap mengutamakan habitat serta keselamatan satwa.
Kasus kematian Badak Mustofa setelah translokasi juga menjadi salah satu alasan kehati-hatian.
Namun, pemerintah menegaskan belum ada keputusan pemindahan.
Alas Purwo masih berstatus kawasan potensial yang harus diuji dari sisi pakan, air, kubangan, ruang jelajah, keamanan, hingga risiko penyakit.
Wacana habitat kedua sendiri muncul karena kekhawatiran bahwa seluruh populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon dapat terdampak bencana besar seperti tsunami atau erupsi Anak Krakatau.
Dengan demikian, keputusan akhir masih harus menunggu kajian ilmiah dan rekomendasi para ahli.

Parepos logo text

Baca berita terkini di Parepos untuk mengikuti perkembangan lingkungan, politik, konservasi, nasional, Sulawesi, dan informasi terbaru lainnya. Parepos, Membawa Terang Informasi.

By admin