RUU Perampasan Aset Disahkan

JAKARTA, DKI JAKARTA – RUU Perampasan Aset Disahkan DPR RI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi perampasan aset yang telah dibicarakan selama kurang lebih 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut aturan tersebut sebagai salah satu undang-undang yang paling lama dinantikan masyarakat.

Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai aktif mengawal pembahasannya sejak 2025.

Undang-undang baru tersebut diharapkan memperkuat kemampuan negara mengejar hasil tindak pidana, bukan hanya menghukum pelakunya.

RUU Perampasan Aset Disahkan

Rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan.

Agenda utama rapat adalah Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

RUU tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan pada tingkat I sehingga paripurna menjadi tahapan akhir pengambilan keputusan di DPR.

DPR Gelar Paripurna dengan Agenda Tunggal

Pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat perhatian besar karena rapat paripurna hari itu difokuskan pada satu agenda tersebut.

Tahapan ini berlangsung setelah Komisi III DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan sehari sebelumnya.

Seluruh fraksi telah memberikan pandangan mini fraksi.

Tidak ada fraksi yang menolak agar RUU tersebut dibawa ke paripurna.

Pemerintah juga menyampaikan persetujuan melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Penantian Panjang Selama 18 Tahun

Habiburokhman menyebut pengesahan ini menjadi akhir penantian masyarakat selama sekitar 18 tahun.

Gagasan regulasi perampasan aset sendiri telah dibicarakan sejak sekitar 2008.

Namun, proses legislasi berulang kali menghadapi perjalanan panjang sebelum akhirnya menjadi prioritas pembahasan DPR.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan agar RUU tersebut segera diselesaikan juga semakin kuat.

Isu perampasan aset bahkan beberapa kali muncul dalam tuntutan aksi masyarakat kepada DPR.

Baca juga laporan Parepos mengenai anggota DPR menemui massa dalam perkembangan aksi masyarakat di Kompleks Parlemen.

Komisi III Terima Kasih kepada Dasco

Komisi III memberikan apresiasi khusus kepada Sufmi Dasco Ahmad.

Habiburokhman mengatakan Dasco berperan mengawal pembentukan undang-undang tersebut sejak awal proses percepatan.

Ia menyebut pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih karena pembahasan terus didorong hingga mencapai tahap pengesahan.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang rapat paripurna.

Dasco Disebut Kawal Pembahasan Sejak 2025

Menurut Habiburokhman, Dasco sudah mendorong percepatan pembentukan UU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.

Saat itu, Dasco disebut meminta pimpinan Komisi III segera mempercepat proses legislasi.

Pembahasan kemudian terus dilakukan, termasuk melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU.

Komisi III bahkan tetap menjalankan sejumlah agenda konsultasi ketika DPR memasuki masa reses.

Dasco juga memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat I pada 18 November 2026.

Semua Fraksi dan Pemerintah Sebelumnya Sepakat

Sebelum masuk paripurna, seluruh fraksi di Komisi III telah menyampaikan persetujuan.

Pemerintah juga sepakat rancangan tersebut dilanjutkan.

Wamenkum Eddy Hiariej menyatakan pemerintah mewakili Presiden menyambut baik selesainya pembahasan tingkat I.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk membawa rancangan menuju pengambilan keputusan akhir.

Dengan demikian, pengesahan tidak berlangsung secara mendadak dalam rapat paripurna.

Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Pembahasan RUU melibatkan ratusan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM.

Panja tercatat membahas 397 DIM.

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Proses tersebut menghasilkan sejumlah pokok aturan yang kemudian masuk ke rancangan final.

DPR juga menyebut pembahasan melibatkan berbagai masukan melalui forum konsultasi dan RDPU.

Perampasan Tak Hanya Menyasar Kasus Korupsi

Salah satu poin penting adalah cakupan tindak pidananya.

Regulasi tidak hanya diarahkan pada tindak pidana korupsi.

Kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan ilegal juga dapat masuk dalam cakupan, termasuk penipuan dan penggelapan tertentu yang memanfaatkan teknologi informasi.

Pendekatan ini membuat fokus penegakan hukum tidak hanya tertuju pada pelaku.

Aset yang diduga berasal dari kejahatan juga menjadi target penelusuran dan pemulihan.

Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu mekanisme penting yang dibahas adalah perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Konsep ini sering dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.

Artinya, dalam kondisi tertentu proses terhadap aset dapat berjalan terpisah dari penghukuman pidana terhadap seseorang.

Namun, penerapannya tetap harus memenuhi prosedur dan pembuktian yang diatur undang-undang.

Mekanisme tersebut tidak berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara bebas tanpa proses hukum.

Hak Pihak Ketiga Tetap Dilindungi

RUU juga memasukkan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

Ketentuan tersebut penting ketika sebuah aset ternyata berada pada pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Orang yang secara sah memiliki hak atas aset tetap diberikan mekanisme untuk mempertahankan kepentingannya.

Aspek perlindungan ini dibutuhkan agar upaya mengejar hasil kejahatan tidak mengorbankan hak orang lain yang tidak terlibat.

Pengembalian Aset Korban Ikut Diatur

Perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan memasukkan hasil kejahatan ke kas negara.

Undang-undang juga mengatur pengelolaan serta pengembalian aset kepada korban dalam kasus yang memenuhi ketentuan.

Hal ini penting terutama dalam kejahatan dengan jumlah korban besar seperti penipuan atau investasi ilegal.

Dengan pendekatan tersebut, pemulihan kerugian korban menjadi bagian dari proses penegakan hukum.

Implementasi teknisnya selanjutnya akan sangat menentukan efektivitas undang-undang baru tersebut.

Kesimpulan

RUU Perampasan Aset Disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan legislasi yang disebut telah berlangsung sekitar 18 tahun.

Sehari sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi III dan pemerintah sepakat membawa rancangan tersebut ke Pembicaraan Tingkat II.

Ketua Komisi III Habiburokhman juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai aktif mengawal percepatan pembahasan sejak 2025.

Panja sebelumnya membahas 397 DIM yang mencakup pengaturan ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pengembalian aset kepada korban.

Setelah disahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjaga prosedur hukum dan hak pihak yang tidak terlibat.

Parepos logo text

Baca berita terkini di Parepos untuk mengikuti perkembangan hukum, politik, nasional, Sulawesi, dan informasi terbaru lainnya. Parepos, Membawa Terang Informasi.

By admin