JAKARTA, DKI JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, kami melihat sorotan bukan hanya tertuju pada dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga pada proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan yang setara dengan SMA atau sederajat.
Di tengah ramainya pembahasan itu, KPU akhirnya buka suara. Putusan MK tersebut disebut akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan aturan dan kebijakan teknis pemilu ke depan.
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran setelah memeriksa dokumen dan fakta yang terungkap selama persidangan.
Persoalan utamanya berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
MK menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut antara lain berupa certificate of attendance, academic records, serta explanation of grade.
Namun, menurut pertimbangan Mahkamah, dokumen tersebut belum menunjukkan bahwa Gibran telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang setara dengan SMA atau sederajat.
Sederhananya, dokumen kehadiran dalam pendidikan tidak otomatis sama dengan dokumen kelulusan. Kalau dianalogikan secara ringan, punya bukti datang ke kelas tentu berbeda dengan memegang bukti resmi bahwa sekolah sudah selesai.
Dokumen Penyetaraan Pendidikan Jadi Sorotan
Persoalan ini menjadi penting karena Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Gibran sebelumnya menggunakan surat penyetaraan pendidikan ketika memenuhi persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam persidangan, MK menilai surat tersebut secara prosedural memang dapat digunakan. Namun, substansi penyetaraan tersebut mendapat perhatian karena berkaitan dengan penilaian bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah, bukan bukti bahwa ia memiliki surat tanda tamat belajar setingkat SMA.
Perbedaan kalimat terlihat tipis, tetapi dalam urusan administrasi negara, satu istilah bisa membawa konsekuensi yang jauh berbeda.
MK Soroti Proses Verifikasi KPU
Tak hanya membahas dokumen Gibran, MK juga menyoroti proses verifikasi KPU saat pencalonan Pilpres 2024.
KPU sebelumnya menjelaskan tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap surat penyetaraan tersebut karena dokumen diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Namun, MK berpandangan bahwa dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, prinsip kehati-hatian seharusnya mendapat perhatian lebih besar.
Mahkamah menilai verifikasi dokumen seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan dapat diperkuat melalui verifikasi faktual untuk menjamin validitas dan akurasi informasi.
Ini menjadi salah satu bagian penting dari putusan karena dapat memengaruhi bagaimana dokumen calon pemimpin nasional diverifikasi pada pemilu berikutnya.
KPU Buka Suara Usai Putusan MK
Setelah MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, KPU Buka Suara mengenai tindak lanjut dari putusan tersebut.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan seluruh putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun pengujian undang-undang akan menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu.
KPU juga menyinggung proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang dipersiapkan pemerintah dan DPR.
Artinya, persoalan ini tidak berhenti sebagai perdebatan mengenai satu calon saja. Ada kemungkinan pertimbangan MK nantinya ikut membentuk standar verifikasi calon presiden dan wakil presiden yang lebih ketat.
Mengapa Gibran Tidak Didiskualifikasi?
Pertanyaan yang kemudian muncul cukup sederhana: jika MK tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, mengapa Gibran tetap menjadi Wakil Presiden?
Jawabannya berkaitan dengan kewenangan MK dan posisi perkara tersebut.
Mahkamah menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.
Selain itu, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
Gibran juga telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Menurut MK, sejak pelantikan tersebut, statusnya sebagai calon wakil presiden telah berakhir sekaligus menandai selesainya tahapan Pilpres 2024.
Jadi, penting membedakan antara temuan MK mengenai dokumen pendidikan dan amar putusan terhadap permohonan yang diajukan.
Baca juga perkembangan putusan MK lainnya mengenai anggaran MBG yang dipisah.
Putusan MK Bisa Berpengaruh pada Aturan Pemilu
Bagi kami, bagian paling menarik dari perkara ini justru berada pada dampak jangka panjangnya.
MK telah memberikan catatan mengenai pentingnya verifikasi administratif dan faktual terhadap dokumen persyaratan peserta Pilpres.
Jika catatan itu diterjemahkan ke dalam PKPU ataupun perubahan UU Pemilu, mekanisme pemeriksaan dokumen calon presiden dan wakil presiden pada masa depan berpotensi menjadi lebih terukur dan ketat.
Dengan begitu, kontroversi seperti ini diharapkan tidak baru muncul ketika pemilu sudah selesai dan pejabat terpilih telah dilantik.
Kesimpulan
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran berdasarkan dokumen yang terungkap dalam persidangan. Namun, temuan tersebut tidak membuat Gibran otomatis didiskualifikasi dari jabatan Wakil Presiden.
MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Di sisi lain, Mahkamah memberi catatan penting terhadap mekanisme verifikasi dokumen oleh KPU.
KPU pun menyatakan putusan MK akan menjadi rujukan dalam merancang regulasi serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu.
Kini yang patut diperhatikan bukan hanya polemik dokumennya, melainkan apakah putusan ini benar-benar akan menghasilkan standar verifikasi yang lebih kuat pada pemilu selanjutnya.
Baca berita terkini di Parepos untuk mengikuti perkembangan berita nasional, Sulawesi, politik, hukum, dan informasi terbaru lainnya. Parepos, Membawa Terang Informasi.