JAKARTA, DKI JAKARTA – Gibran Mau Melawan di PTUN terkait polemik dokumen akademiknya setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyoroti persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya tetap akan “fight” melalui jalur hukum dengan membawa dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga S1.
Ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan langkah hukum lanjutan.
Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik keras dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Denny menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan dua mahkamah.
Namun, istilah “pembangkangan konstitusi” merupakan penilaian hukum Denny, bukan kesimpulan resmi pengadilan.
Gibran Mau Melawan di PTUN
Gibran menyampaikan sikapnya pada Selasa, 10 November 2026 setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan tidak ingin persoalan yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Namun, Gibran tetap memilih menggunakan jalur hukum untuk menjelaskan keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurut Gibran, salah satu langkah yang akan ditempuh adalah tetap menghadapi proses di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimiliki.
Ia juga menyinggung kemungkinan koordinasi terkait Peninjauan Kembali atau PK.
Gibran Pilih Tetap Fight Lewat Jalur Hukum
Gibran menggunakan istilah “fight” ketika menjelaskan rencana tersebut.
Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya memberikan penjelasan melalui mekanisme hukum.
Menurut Gibran, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah saran ketika keduanya bertemu.
Namun, pernyataan Gibran tidak berarti seluruh rencana hukum tersebut otomatis dapat dilakukan.
Setiap langkah tetap bergantung pada aturan mengenai objek sengketa, kedudukan hukum, serta putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Denny Indrayana Kritik Langkah Gibran
Denny Indrayana kemudian merespons pernyataan tersebut dalam konferensi pers virtual.
Ia menilai langkah Gibran tidak tepat setelah muncul putusan MK dan MA.
Menurut Denny, pejabat negara seharusnya menghormati keputusan pengadilan yang sudah final atau berkekuatan hukum tetap.
Ia kemudian menyebut sikap tersebut sebagai constitutional disobedience atau pembangkangan konstitusi.
Penilaian itu merupakan argumentasi Denny sebagai pakar hukum sekaligus pihak yang terlibat dalam sejumlah perkara terkait dokumen pendidikan Gibran.
Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
Salah satu perkara sebelumnya diperiksa Mahkamah Konstitusi.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang setara pendidikan SMA.
Poin ini penting.
Putusan MK bukan berarti langsung menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Permohonan tidak masuk ke pemeriksaan pokok karena persoalan legal standing.
Baca juga artikel Parepos mengenai MK tak temukan bukti ijazah setara SMA Gibran untuk memahami konteks putusan tersebut secara lebih lengkap.
MA Batalkan Surat Penyetaraan SMA Gibran
Perkembangan lain datang dari Mahkamah Agung.
MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
Dalam putusan tersebut, surat penyetaraan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga menilai PTUN sebelumnya salah menerapkan hukum.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar utama kritik Denny terhadap rencana Gibran kembali menempuh jalur PTUN.
Denny Sebut Pembangkangan Konstitusi
Menurut Denny, MK dan MA merupakan dua lembaga peradilan yang putusannya harus dihormati.
Ia menilai penggunaan kata “fight” tidak tepat ketika putusan dari kedua lembaga tersebut sudah ada.
Denny bahkan menyebut sikap itu sebagai contoh buruk dalam etika bernegara.
Namun, penilaian tersebut tetap merupakan pendapat Denny.
Belum ada putusan pengadilan baru yang menyatakan rencana Gibran ke PTUN sebagai bentuk pelanggaran konstitusi.
Legal Standing PK Gibran Dipersoalkan
Denny juga mempersoalkan wacana pengajuan PK terhadap putusan MA.
Menurutnya, Gibran tidak memiliki legal standing karena bukan pihak dalam perkara kasasi tersebut.
Perkara sebelumnya melibatkan Subhan Pala sebagai penggugat dan Kementerian Pendidikan sebagai tergugat.
Atas dasar itu, Denny berpendapat Gibran tidak dapat langsung mengajukan PK sendiri.
Persoalan legal standing tersebut menjadi salah satu hambatan hukum yang kini diperdebatkan.
Kemendikdasmen Diminta Cabut Surat Penyetaraan
Denny juga meminta Kemendikdasmen segera menindaklanjuti putusan MA.
Ia menilai surat penyetaraan yang sudah dinyatakan tidak sah harus segera dicabut.
Jika surat tersebut dicabut, maka objek sengketa dalam perkara lain di PTUN dapat berubah atau bahkan hilang.
Hal ini menjadi penting karena salah satu gugatan yang masih berjalan berkaitan langsung dengan surat tersebut.
Yusril Nilai Objek Sengketa Bisa Hilang
Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra juga memberikan pandangan mengenai perkara ini.
Menurut Yusril, setelah surat penyetaraan dicabut, PTUN dapat menghadapi persoalan karena tidak lagi memiliki objek sengketa yang diperiksa.
Ia memperkirakan pemeriksaan perkara bisa dihentikan apabila objek hukumnya sudah tidak ada.
Yusril juga menyebut saat ini tidak ada upaya hukum yang dapat mempertahankan surat penyetaraan tersebut setelah putusan MA.
Perkara PTUN Masih Perlu Dilihat Secara Hukum
Perdebatan mengenai langkah Gibran kini berada pada dua wilayah berbeda.
Pertama, aspek politik dan etika yang diperdebatkan oleh berbagai pihak.
Kedua, aspek hukum mengenai apakah gugatan atau upaya lanjutan masih memiliki objek, legal standing, dan dasar prosedural.
Karena itu, pernyataan bahwa Gibran “melawan” putusan harus dipahami dalam konteks politik dan kritik Denny.
Secara hukum, penentuan apakah suatu langkah dapat diterima tetap berada di tangan pengadilan.
Kesimpulan
Gibran Mau Melawan di PTUN setelah muncul putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan serta surat penyetaraan SMA miliknya.
Gibran menyatakan akan tetap fight melalui jalur hukum dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1.
Denny Indrayana kemudian mengkritik langkah tersebut dan menyebutnya sebagai pembangkangan terhadap putusan dua mahkamah.
Namun, istilah tersebut merupakan penilaian Denny, bukan putusan resmi pengadilan.
MK sebelumnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing, meski dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA.
Sementara MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kini, persoalan berikutnya adalah apakah masih terdapat objek sengketa dan kedudukan hukum yang memungkinkan proses lanjutan di PTUN maupun PK.
Baca berita terkini di Parepos untuk mengikuti perkembangan politik, hukum, nasional, Sulawesi, dan informasi terbaru lainnya. Parepos, Membawa Terang Informasi.