JAKARTA, DKI JAKARTA – Data desil warga tak sesuai kondisi ekonomi kini dapat diajukan untuk diperbarui. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat yang merasa posisi desilnya keliru segera menggunakan kanal pemutakhiran data yang telah disediakan pemerintah.
Warga bisa mengurus perubahan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, aplikasi Cek Bansos, Call Center hingga WhatsApp Center Kementerian Sosial.
Pemerintah membuka mekanisme tersebut setelah muncul keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Misalnya, warga yang merasa masih kurang mampu justru tercatat di desil 6 sehingga berpotensi tidak lagi masuk kelompok sasaran bantuan tertentu.
Menurut kami, persoalan seperti ini memang tidak cukup dijawab dengan kalimat, “datanya sudah dari sistem”.
Kalau kondisi warga berubah, datanya juga harus punya kesempatan ikut berubah.
Mensos Minta Warga Segera Memperbarui Data Desil
Gus Ipul mengatakan pemerintah menyediakan beberapa jalur agar masyarakat dapat mengajukan koreksi.
Jalur formal dapat dimulai melalui musyawarah di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke desa atau kelurahan dan dinas sosial.
Operator di tingkat desa atau kelurahan dapat memproses pembaruan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG.
Selain jalur tersebut, masyarakat dapat menggunakan mekanisme partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center, dan WhatsApp Center.
Gus Ipul menegaskan laporan mengenai data yang salah sasaran akan ditindaklanjuti.
Artinya, warga yang merasa desilnya terlalu tinggi maupun menemukan penerima bantuan yang dinilai sudah tidak sesuai kondisi sebenarnya sama-sama memiliki ruang untuk menyampaikan pembaruan.
Apa Itu Desil dalam DTSEN?
Sebelum protes karena mendapat desil tertentu, ada baiknya memahami dulu apa arti angka tersebut.
Kementerian Sosial menjelaskan desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.
Terdapat 10 kelompok desil dan masing-masing mewakili sekitar 10 persen keluarga di Indonesia.
Secara sederhana:
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Desil 2 berada pada kelompok berikutnya, dan seterusnya.
Desil 10 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Penentuannya bukan hanya melihat penghasilan.
Variabel yang digunakan juga mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Jadi, desil bukan nilai rapor ekonomi. Angka 10 bukan berarti dapat ranking satu.
Mengapa Data Desil Bisa Berbeda dengan Kondisi Warga?
Data sosial ekonomi bersifat dinamis.
Seseorang yang tahun lalu masih memiliki pekerjaan tetap bisa kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya masuk kelompok miskin dapat mengalami peningkatan ekonomi.
Kondisi rumah juga belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi terkini.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan sebelumnya menyoroti bahwa rumah dengan lantai keramik, misalnya, belum tentu berarti penghuninya berkecukupan. Rumah tersebut dapat berupa warisan atau masih dalam proses cicilan.
Karena itulah pemutakhiran lapangan menjadi penting.
Data administratif memberikan gambaran awal, tetapi kondisi riil keluarga tetap perlu ikut diperhitungkan.
Cara Cek Data Desil
Masyarakat dapat mengecek data melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial.
Pada situs Cek Bansos, pencarian dapat dilakukan menggunakan NIK 16 digit sesuai KTP.
Sistem kemudian menampilkan informasi yang bersumber dari DTSEN.
Kementerian Sosial juga menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jadi, angka yang terlihat hari ini bukan stempel permanen sampai cucu punya cucu.
Baca juga: Anggota DPR Temui Massa di Tengah Aksi Depan Gedung DPR
Cara Memperbarui Desil Melalui Kelurahan
Bagi warga yang merasa data desil tidak sesuai, jalur offline dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal.
Secara umum mekanismenya sebagai berikut:
- Sampaikan kondisi data kepada RT/RW atau datang ke desa/kelurahan.
- Jelaskan kondisi sosial ekonomi terbaru secara sebenarnya.
- Petugas atau operator desa/kelurahan melakukan proses pemutakhiran melalui SIKS-NG.
- Data diteruskan melalui mekanisme pemerintah daerah dan dinas sosial.
- Data yang sudah diperbarui digunakan dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Gus Ipul mengatakan pemerintah telah menyiapkan operator data di tingkat desa maupun kelurahan untuk mendukung proses tersebut.
Jalur ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi.
Cara Memperbarui Lewat Aplikasi Cek Bansos
Pilihan berikutnya adalah melalui aplikasi Cek Bansos.
Masyarakat dapat menggunakan fitur usul atau sanggah untuk menyampaikan ketidaksesuaian data dan memberikan informasi berdasarkan keadaan sebenarnya.
BPS juga menyatakan warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dapat mengisi mekanisme sanggahan sehingga data tersebut dapat diverifikasi kembali.
Hal yang perlu dipahami, mengajukan pembaruan tidak berarti angka desil otomatis berubah beberapa detik kemudian.
Data masih harus melalui proses verifikasi dan penghitungan kembali.
Desil Akan Dihitung Ulang oleh BPS
BPS memegang peran dalam pengelolaan dan pemeringkatan data DTSEN.
Kementerian Sosial menjelaskan data yang telah diperbarui akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik.
Karena itu, warga perlu memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya.
Gus Ipul mengatakan konsolidasi dilakukan dengan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga di bawah pengendalian BPS.
Tujuannya agar pemerintah memiliki basis data tunggal dalam menentukan kelompok penerima program.
Mengapa Desil Penting untuk Bansos?
Data desil bukan sekadar angka yang tampil di layar.
Kategori tersebut digunakan untuk membantu pemerintah menentukan sasaran sejumlah program perlindungan sosial.
Dalam informasi resmi Cek Bansos, keluarga pada desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK.
Inilah alasan ketidaksesuaian data dapat menjadi persoalan serius.
Jika keluarga yang sebenarnya membutuhkan tercatat terlalu tinggi, mereka berpotensi tidak masuk kelompok sasaran.
Sebaliknya, jika keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik masih berada pada kelompok bawah, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
Ada Inclusion Error dan Exclusion Error
Gus Ipul menyebut proses koreksi juga diperlukan untuk menangani dua persoalan penting, yakni inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria masih masuk sebagai penerima.
Exclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya berhak justru tidak masuk dalam sasaran program.
Pemerintah menyatakan kedua kondisi tersebut dapat dilaporkan untuk kemudian diperbaiki.
Menurut kami, sistem bansos yang baik bukan sistem yang tidak pernah salah.
Yang jauh lebih penting adalah ketika ada kesalahan, masyarakat memiliki pintu yang jelas untuk memperbaikinya.
Pemerintah Juga Siapkan Evaluasi Lintas Lembaga
Polemik data desil telah mendapat perhatian pemerintah dan DPR.
Pemerintah bahkan berencana membentuk tim lintas lembaga untuk mengevaluasi persoalan data desil masyarakat.
Evaluasi menjadi penting karena DTSEN digunakan sebagai basis berbagai program sosial.
Semakin besar dampak sebuah data terhadap kehidupan masyarakat, semakin besar pula tuntutan agar datanya akurat dan rutin diperbarui.
Data Tidak Sesuai? Ajukan Pemutakhiran
Data desil warga tak sesuai bukan berarti masyarakat harus menerima angka tersebut tanpa dapat melakukan apa pun.
Mensos Saifullah Yusuf memastikan jalur pemutakhiran telah tersedia melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, Call Center maupun WhatsApp Center.
Warga juga perlu memahami bahwa desil bersifat dinamis dan BPS akan melakukan penghitungan kembali secara berkala setelah pembaruan data diproses.
Kami melihat sistem ini akan bekerja jauh lebih baik apabila pembaruan berjalan dua arah.
Pemerintah memperbaiki basis data, sementara masyarakat aktif melaporkan ketika informasi di sistem tidak lagi menggambarkan kehidupan mereka sebenarnya.
Sebab urusan bansos jangan sampai berakhir pada situasi ironis: orangnya sudah jatuh miskin, tetapi datanya masih merasa kaya.
Baca berita terkini di Parepos untuk mendapatkan informasi terbaru seputar nasional, Sulawesi, pemerintahan, ekonomi, politik, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting lainnya.