JAKARTA, DKI JAKARTA – Pemprov DKI evaluasi jalur sepeda setelah menemukan sejumlah persoalan pada fasilitas pesepeda di Ibu Kota. Mulai dari jalur yang tidak terawat, tidak tersambung, hingga digunakan oleh sepeda motor, mobil, ojek, dan bajaj.
Evaluasi tersebut dilakukan di tengah munculnya masukan dari masyarakat mengenai efektivitas jalur sepeda di sejumlah ruas jalan Jakarta. Bahkan, ada warga yang mengusulkan agar jalur sepeda di jalan protokol dihapus karena dianggap kurang optimal digunakan pada hari kerja.
Namun, menurut kami, persoalannya tidak sesederhana memilih antara “hapus” atau “pertahankan”.
Pemerintah perlu melihat fungsi jalur sepeda dari sisi keselamatan, konektivitas, kondisi fisik fasilitas, hingga bagaimana jalur tersebut digunakan sehari-hari.
Pemprov DKI Evaluasi Jalur Sepeda Berdasarkan Kondisi Lapangan
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
Beberapa jalur sepeda diketahui telah diokupasi kendaraan lain. Selain itu, terdapat jalur yang kondisinya tidak terawat serta jalur yang tidak terhubung secara utuh.
Kondisi semacam ini tentu mengurangi fungsi utama fasilitas tersebut.
Bayangkan sudah memilih bersepeda agar lebih sehat dan ramah lingkungan, tetapi di tengah perjalanan jalurnya mendadak hilang. Belum selesai mencari sambungan jalur, dari belakang sudah ada sepeda motor ikut “nebeng jalur”.
Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang sekarang sedang dikaji Pemprov DKI.
Jalur Sepeda Dipakai Motor, Mobil hingga Bajaj
Persoalan lain yang mendapatkan perhatian adalah penggunaan jalur sepeda oleh kendaraan yang seharusnya tidak berada di sana.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI menemukan jalur sepeda yang digunakan ojek, mobil hingga bajaj.
Akibatnya, ruang yang seharusnya memberikan rasa aman bagi pesepeda menjadi tidak steril.
Ini bukan hanya persoalan tertib atau tidak tertib.
Ketika kendaraan bermotor masuk ke ruang khusus sepeda, risiko keselamatan pengguna sepeda juga dapat meningkat. Pesepeda akhirnya harus berbagi ruang dengan kendaraan yang memiliki ukuran, berat, dan kecepatan jauh berbeda.
Pemprov DKI pun menilai persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar fasilitas sepeda benar-benar dapat digunakan secara aman dan efektif.
Apakah Jalur Sepeda Jakarta Akan Dihapus?
Pertanyaan ini mulai ramai muncul setelah sejumlah warga menyampaikan masukan agar jalur sepeda di jalan protokol Jakarta dihapus.
Salah satu alasannya, jalur tersebut dinilai tidak banyak digunakan pada hari kerja dan justru kerap diterobos kendaraan bermotor.
Ada pula pandangan bahwa penghapusan jalur sepeda berpotensi memberikan tambahan ruang bagi kendaraan sehingga badan jalan menjadi lebih lebar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui telah menerima banyak masukan terkait keberadaan fasilitas sepeda tersebut.
Pemprov DKI kemudian akan membahas secara khusus apakah fasilitas sepeda yang ada perlu dipertahankan atau dilakukan perubahan.
Meski begitu, sampai pembahasan dan evaluasi selesai, belum ada keputusan bahwa jalur sepeda Jakarta akan dihapus.
Jadi, kalau sudah ada narasi “jalur sepeda Jakarta resmi dihapus”, rem dulu. Sepedanya boleh ngebut di tempat yang aman, kesimpulannya jangan.
Evaluasi Bukan untuk Menganaktirikan Pesepeda
Pemprov DKI menegaskan evaluasi jalur sepeda bukan dilakukan untuk mengabaikan kebutuhan pesepeda.
Yustinus mengatakan pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan afirmasi dan fasilitas kepada pengguna sepeda.
Karena itu, pembahasan yang sedang dilakukan lebih diarahkan untuk mencari bentuk fasilitas yang efektif sekaligus sesuai dengan kondisi aktual jalan di Jakarta.
Hal tersebut menjadi poin penting karena evaluasi infrastruktur tidak selalu berarti fasilitas akan dihilangkan.
Evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki jalur yang rusak, menghubungkan jaringan yang terputus, memperkuat pengawasan, atau mengubah desain fasilitas sehingga lebih aman digunakan.
Baca juga: Spot Foto Instagramable di Jakarta yang Menarik Dikunjungi
Pemprov DKI Libatkan Komunitas Pesepeda
Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan pengamatan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Masukan juga dihimpun dari sejumlah pihak, termasuk komunitas pesepeda.
Selain komunitas, Pemprov DKI berdiskusi dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta serta berencana menghimpun pandangan dari Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP.
Berbagai pendapat tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan sebelum kebijakan mengenai jalur sepeda dibawa ke tingkat pengambilan keputusan.
Menurut kami, pendekatan ini penting.
Pengguna sepeda adalah pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi jalur setiap hari. Mereka dapat memberikan gambaran mengenai titik berbahaya, jalur yang terputus, kendaraan yang kerap menyerobot hingga fasilitas yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik.
Pramono Anung Akan Tentukan Kebijakan
Setelah proses pengumpulan masukan selesai, hasil evaluasi akan dibawa ke dalam rapat Pemprov DKI.
Keputusan akhir mengenai kebijakan jalur sepeda nantinya akan ditentukan di bawah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pramono sendiri mengaku memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut karena ia juga merupakan seorang pesepeda.
Meski demikian, keputusan tentu tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan pribadi gubernur. Kondisi lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, kebutuhan masyarakat, serta efektivitas jaringan transportasi tetap harus menjadi bagian dari pertimbangan.
Keselamatan Pesepeda Jadi Persoalan Utama
Dari berbagai persoalan yang ditemukan, keselamatan menjadi salah satu hal yang paling penting.
Jalur sepeda pada dasarnya dibuat agar pesepeda memiliki ruang yang lebih terlindungi dari lalu lintas kendaraan bermotor.
Ketika jalurnya terputus, tidak terawat, atau justru dipenuhi kendaraan lain, tujuan tersebut menjadi sulit tercapai.
Karena itu, mempertahankan jalur sepeda tanpa memperbaiki masalah yang ada juga bukan solusi ideal.
Sebaliknya, menghapus fasilitas tanpa mempertimbangkan kebutuhan pesepeda dapat memunculkan persoalan keselamatan baru.
Tantangan Pemprov DKI sekarang adalah mencari titik tengah agar jalan Jakarta dapat digunakan secara lebih efektif tanpa mengorbankan kelompok pengguna jalan tertentu.
Bagaimana Masa Depan Jalur Sepeda Jakarta?
Pemprov DKI evaluasi jalur sepeda masih berada pada tahap penghimpunan masukan dan pengkajian sejumlah pilihan kebijakan.
Belum dapat dipastikan apakah nantinya jalur yang ada akan dipertahankan sepenuhnya, diperbaiki, ditata ulang, atau sebagian fasilitas mengalami perubahan.
Yang sudah terlihat jelas adalah adanya sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari jalur tidak terawat, jaringan yang terputus hingga penggunaan jalur sepeda oleh kendaraan lain.
Evaluasi ini bisa menjadi momentum bagi Jakarta untuk tidak hanya mempertanyakan apakah jalur sepeda perlu ada, tetapi memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar berfungsi.
Sebab membuat garis jalur sepeda relatif mudah. Menjaganya tetap aman, terhubung, terawat, dan tidak berubah menjadi “jalur alternatif motor” adalah pekerjaan sebenarnya.
Baca berita nasional terkini di Parepos untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Sulawesi, nasional, transportasi, politik, ekonomi, hiburan, olahraga, dan berbagai peristiwa penting lainnya.