JAKARTA, DKI JAKARTA – Kasus Peserta SPPI Kopdes-KNPM Meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran kembali menjadi sorotan publik. Jumlah peserta yang dilaporkan meninggal dunia kini bertambah menjadi tiga orang.
Kabar ini menambah tekanan terhadap penyelenggaraan latihan dasar militer atau latsarmil bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, khususnya calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam sejumlah pemberitaan, istilah yang muncul adalah Kopdes-KNPM. Namun, keterangan resmi dan banyak laporan lain memakai istilah KNMP, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Agar tidak membingungkan pembaca, artikel ini tetap memakai keyword Peserta SPPI Kopdes-KNPM Meninggal, tetapi konteks programnya merujuk pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Kami di Parepos melihat kasus ini perlu dibaca lebih dari sekadar angka korban. Tiga peserta meninggal dalam rangkaian pelatihan bukan peristiwa kecil. Ini menyangkut keselamatan warga sipil, standar seleksi kesehatan, pola pengawasan lapangan, serta relevansi latihan militer bagi calon pengelola koperasi dan kampung nelayan.
Novia Rahmadhani Sihotang Jadi Korban Terbaru
Korban terbaru yang dilaporkan meninggal dunia adalah Novia Rahmadhani Sihotang. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta sebagai bagian dari Program SPPI KNMP Tahun 2026.
Menurut keterangan Kemhan, Novia sempat mengalami gangguan kesehatan saat menjalani pendidikan latsarmil pada Senin, 22 Juni 2026. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa untuk mendapatkan penanganan medis.
Kondisi Novia disebut terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada Selasa, 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang disampaikan Kemhan, kondisi kesehatan Novia berkaitan dengan penyakit Tuberkulosis atau TB.
Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhumah. Kemhan juga menegaskan bahwa peserta yang mengalami sakit telah mendapat penanganan medis sesuai standar yang berlaku.
Dua Peserta Sebelumnya Meninggal Saat Latsarmil
Sebelum Novia, dua peserta SPPI lainnya juga dilaporkan meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di satuan pendidikan TNI yang berbeda.
Korban pertama adalah Anisa Muyassaroh. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan. Anisa disebut sempat mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, Anisa dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.
Korban kedua adalah Yonanda Muhammad Taufiq. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja. Yonanda dilaporkan mengalami penurunan kondisi fisik pada 17 Juni 2026 dan kemudian dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, Yonanda dinyatakan meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung.
Dengan tambahan laporan meninggalnya Novia, total peserta SPPI Kopdes-KNPM yang meninggal saat mengikuti rangkaian latihan militer menjadi tiga orang.
Kemhan Sebut Peserta Sudah Lewati Pemeriksaan Kesehatan
Kemhan menyatakan seluruh peserta, termasuk yang meninggal dunia, telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pendidikan. Mereka disebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti rangkaian pelatihan.
Pernyataan ini penting, tetapi juga membuka ruang pertanyaan publik. Jika peserta sudah dinyatakan sehat atau layak mengikuti pelatihan, mengapa dalam waktu berdekatan ada tiga peserta meninggal di lokasi pendidikan yang berbeda?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan kalimat standar. Publik membutuhkan evaluasi yang lebih terang, mulai dari kualitas pemeriksaan awal, pemantauan kondisi peserta selama pelatihan, intensitas kegiatan fisik, kesiapan tenaga medis, sampai protokol penanganan darurat.
Dalam program sebesar ini, keselamatan peserta tidak boleh menjadi catatan kaki. Apalagi peserta SPPI pada dasarnya dipersiapkan untuk kerja pembangunan, pengelolaan koperasi, dan penguatan ekonomi desa atau kampung nelayan, bukan untuk masuk medan tempur.
Istana Sebut Program Tetap Berlanjut
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ikut buka suara terkait meninggalnya peserta SPPI saat latihan militer. Pemerintah menyatakan akan menyiapkan mitigasi dan evaluasi terhadap peristiwa tersebut.
Namun, Istana juga menyebut program Koperasi Merah Putih tetap berlanjut. Peristiwa meninggalnya peserta akan ditangani sesuai prosedur, tetapi dipisahkan dari kelanjutan program.
Sikap ini dapat dipahami dari sisi keberlanjutan program nasional. Namun, dari sisi publik, pemerintah tetap perlu menjawab kekhawatiran utama: apakah desain pelatihan yang sekarang sudah tepat, aman, dan proporsional?
Program boleh berlanjut, tetapi format pelatihannya harus dievaluasi. Jangan sampai kata “evaluasi” hanya muncul sebagai pendingin suasana, lalu semuanya kembali berjalan seperti biasa tanpa perubahan nyata.
Kritik Terhadap Latihan Militer Untuk Warga Sipil
Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelatihan militer dalam program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Mereka menilai sistem pendidikan militer tidak tepat jika diterapkan secara serampangan kepada warga sipil, apalagi untuk tugas yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
Kritik ini perlu didengar. Calon pengelola koperasi desa tentu membutuhkan disiplin, kepemimpinan, integritas, dan mental tahan tekanan. Namun, bentuk pelatihannya tidak harus identik dengan pendekatan militer yang berat secara fisik.
Koperasi membutuhkan manajer yang paham administrasi, distribusi, pembukuan, pemasaran, pengelolaan anggota, transparansi, dan tata kelola usaha. Kalau pelatihan fisik terlalu dominan, publik wajar bertanya: apakah ini benar menjawab kebutuhan lapangan?
Dalam bahasa sederhana, calon manajer koperasi butuh kuat mental, bukan harus diuji seolah sedang disiapkan masuk pasukan tempur.
Tiga Kematian Harus Jadi Alarm Keras
Kasus Peserta SPPI Kopdes-KNPM Meninggal Saat Latihan Militer Jadi 3 Orang harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Tiga korban bukan angka kecil. Di balik setiap nama ada keluarga, harapan, dan masa depan yang terputus.
Evaluasi tidak cukup hanya menyebut penyebab medis tiap korban. Yang perlu dibuka adalah sistemnya. Apakah pemeriksaan kesehatan sudah cukup ketat? Apakah peserta dengan risiko tertentu benar-benar terdeteksi? Apakah jadwal latihan memperhitungkan cuaca, kondisi tubuh, dan adaptasi peserta sipil? Apakah tim medis berada dalam posisi siap tanggap sejak awal?
Jika pelatihan tetap dilanjutkan, harus ada standar baru yang lebih ketat. Pemerintah perlu memastikan tidak ada peserta lain yang dipaksa melewati batas fisik tanpa pengawasan memadai.
Catatan Parepos
Kami di Parepos menilai kematian tiga peserta SPPI saat latihan dasar militer harus diperlakukan sebagai isu serius, bukan sekadar risiko kegiatan. Program nasional boleh besar, target boleh ambisius, tetapi nyawa peserta tetap harus menjadi prioritas pertama.
Pemerintah perlu membuka hasil evaluasi secara transparan. Kemhan, panitia seleksi nasional, penyelenggara pendidikan, dan kementerian terkait harus menjelaskan langkah konkret setelah tiga peserta meninggal. Bukan hanya duka cita, tetapi perbaikan sistem.
Publik juga perlu memahami bahwa mempertanyakan pelatihan militer untuk warga sipil bukan berarti menolak disiplin. Justru disiplin paling dasar dalam penyelenggaraan program adalah memastikan peserta pulang dalam keadaan selamat.
Pada akhirnya, program pembangunan desa dan kampung nelayan harus memperkuat masyarakat, bukan meninggalkan duka bagi keluarga peserta.
Baca berita nasional dan Sulawesi terkini di Parepos, media dengan semangat Membawa Terang Informasi untuk pembaca yang ingin memahami isu penting secara jernih, manusiawi, dan bertanggung jawab.