MAKASSAR, Sulawesi Selatan – Pemerintah Kota Makassar menggandeng Bank Sulselbar untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa penataan kota tidak boleh berhenti pada pembenahan ruang, tetapi juga harus dibarengi pemberdayaan ekonomi warga kecil.
Saya melihat langkah ini cukup strategis. Sebab, UMKM di Makassar tidak hanya butuh semangat berdagang, tetapi juga butuh akses modal yang lebih masuk akal. Banyak pelaku usaha kecil sebenarnya punya produk, punya pelanggan, dan punya kerja keras. Masalahnya, saat ingin naik kelas, modal sering menjadi tembok pertama yang menghadang.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Makassar bersama Bank Sulselbar menargetkan pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima atau PKL yang terdampak penataan kawasan kota. Artinya, mereka yang selama ini harus menyesuaikan diri dengan kebijakan penataan ruang tetap diberi jalan untuk bertahan dan berkembang.
Kolaborasi Pemkot dan Bank Sulselbar
Komitmen kerja sama tersebut ditegaskan saat Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, membuka Ewa-Ko Fest 2026 bertajuk “Edukasi Wirausaha Kolaboratif dan Inovatif” di Benteng Fort Rotterdam, Kamis, 11 Juni 2026.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Sulselbar. MoU ini menjadi dasar kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM bersama Bank Sulselbar juga menyerahkan bantuan pembiayaan KUR kepada sejumlah pelaku usaha. Penerimanya berasal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, rumah kreatif, usaha pendingin, hingga usaha warung.
Ini penting karena UMKM Makassar sangat beragam. Ada yang berjualan makanan, membuka usaha rumahan, bergerak di bidang kreatif, hingga menjalankan warung kecil yang menjadi penopang ekonomi keluarga.
KUR Jadi Jalan Nafas Baru Bagi UMKM
KUR menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dibutuhkan UMKM karena menawarkan akses modal dengan skema yang lebih terjangkau dibanding pinjaman informal. Bagi pelaku usaha kecil, selisih bunga dan tenor pembayaran bisa sangat menentukan kelangsungan usaha.
UMKM sering berada di posisi serba tanggung. Usahanya sudah berjalan, tetapi belum cukup besar untuk mudah mengakses pembiayaan komersial. Di sisi lain, kebutuhan modal tetap mendesak, mulai dari membeli stok barang, memperbaiki alat produksi, menambah etalase, sampai memperluas tempat usaha.
Di sinilah KUR bisa menjadi pintu masuk. Bukan sebagai bantuan gratis, tetapi sebagai pembiayaan produktif yang harus dikelola dengan disiplin. Satirnya begini: modal usaha itu bukan dana healing. Kalau cair lalu habis untuk gaya hidup, yang tumbuh bukan usaha, tetapi cicilan.
Karena itu, penyaluran KUR harus berjalan beriringan dengan edukasi. Pelaku UMKM perlu paham cara menghitung kebutuhan modal, arus kas, margin keuntungan, dan kemampuan membayar angsuran.
PKL Terdampak Penataan Kota Ikut Disasar
Salah satu poin penting dari kolaborasi ini adalah perhatian terhadap PKL yang direlokasi atau terdampak penataan kawasan kota. Kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus karena kebijakan penataan sering berdampak langsung pada omzet harian mereka.
Penataan kota memang penting. Ruang publik harus tertib, drainase tidak boleh tertutup, trotoar harus kembali ke pejalan kaki, dan kawasan kota perlu lebih rapi. Namun, penataan yang baik tidak boleh membuat pelaku usaha kecil merasa ditinggalkan.
Dengan akses KUR, PKL terdampak bisa memiliki peluang untuk menata ulang usahanya. Mereka bisa memperbaiki lapak, menambah peralatan, menyesuaikan lokasi baru, atau mengembangkan model usaha yang lebih tertib.
Kebijakan seperti ini akan lebih mudah diterima jika masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberi jalan keluar. Karena bagi pedagang kecil, kehilangan tempat jualan bukan sekadar pindah lokasi. Itu bisa berarti kehilangan pelanggan, ritme usaha, dan pemasukan harian.
Ewa-Ko Fest Jadi Momentum Edukasi Usaha
Ewa-Ko Fest 2026 menjadi panggung penting untuk mempertemukan pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM. Dengan tema edukasi wirausaha kolaboratif dan inovatif, kegiatan ini seharusnya tidak berhenti sebagai acara seremonial.
Festival usaha seperti ini perlu diarahkan menjadi ruang belajar. Pelaku UMKM bisa mendapat informasi soal akses pembiayaan, legalitas usaha, pemasaran digital, pengemasan produk, hingga pencatatan keuangan.
UMKM hari ini tidak bisa hanya mengandalkan rasa enak, harga murah, atau lokasi ramai. Persaingan sudah berubah. Konsumen melihat kemasan, ulasan online, layanan, kebersihan, dan kecepatan respons. Bahkan warung kecil pun sekarang bisa kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena tidak terlihat di dunia digital.
Karena itu, kolaborasi Pemkot Makassar dan Bank Sulselbar akan lebih kuat jika diikuti pendampingan berkelanjutan. KUR memberi modal, tetapi edukasi membuat modal itu tidak habis di tengah jalan.
UMKM Butuh Modal, Tapi Juga Pendampingan
Modal memang penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Banyak UMKM gagal berkembang bukan karena tidak punya pinjaman, tetapi karena tidak punya manajemen usaha yang rapi.
Pelaku usaha perlu dibantu memahami cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, memisahkan uang pribadi dan uang usaha, menghitung harga pokok, serta membuat target penjualan yang realistis. Tanpa itu, tambahan modal bisa berubah menjadi beban baru.
Bank Sulselbar juga punya peran penting. Bukan hanya sebagai penyalur KUR, tetapi sebagai mitra yang membantu pelaku UMKM masuk ke ekosistem keuangan formal. Semakin banyak UMKM yang bankable, semakin besar peluang mereka untuk naik kelas.
Pemkot Makassar pun perlu memastikan data UMKM dan PKL terdampak penataan benar-benar akurat. Jangan sampai yang paling membutuhkan justru tertinggal karena tidak masuk pendataan. Dalam urusan bantuan dan pembiayaan, data yang rapi adalah setengah dari solusi.
Kesimpulan
Kolaborasi Pemkot Makassar Gandeng Bank Sulselbar untuk menyalurkan KUR bagi UMKM menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi warga kecil. Program ini tidak hanya menyasar pelaku usaha umum, tetapi juga PKL yang terdampak penataan kawasan kota.
Melalui Ewa-Ko Fest 2026 di Benteng Fort Rotterdam, Pemkot Makassar dan Bank Sulselbar menunjukkan komitmen memperluas akses pembiayaan produktif. Sejumlah pelaku usaha dari sektor kuliner, rumah kreatif, usaha pendingin, hingga warung ikut menerima dukungan pembiayaan KUR.
Namun, pekerjaan belum selesai. KUR harus disertai pendampingan, edukasi keuangan, dan data UMKM yang akurat. Modal bisa membuka pintu, tetapi disiplin usaha yang membuat pelaku UMKM bertahan.
Jika dijalankan konsisten, kerja sama ini bisa menjadi model pemberdayaan yang lebih sehat: kota tetap tertib, pelaku usaha kecil tetap berdaya, dan ekonomi lokal terus bergerak.
Baca berita Sulawesi terkini di Parepos, media yang terus menghadirkan kabar terbaru dari Sulawesi, Indonesia, hingga dunia dengan semangat Membawa Terang Informasi.