Mamuju, Sulawesi Barat. Sebagai bagian dari redaksi Parepos yang selalu memantau isu penting di wilayah Sulawesi, saya melihat persoalan ini menjadi perhatian serius masyarakat. Kabar bahwa Pemkab Mamuju tak bayar gaji bagi ratusan guru memunculkan polemik baru di dunia pendidikan daerah.
Masalah ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik yang setiap hari bekerja mendidik generasi muda.
Pemkab Mamuju Tak Bayar Gaji Ke-13 Dan THR
Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa hak finansial para guru di Kabupaten Mamuju belum dipenuhi sebagaimana mestinya. Sejumlah guru mengeluhkan belum diterimanya gaji ke-13 serta Tunjangan Hari Raya atau THR yang seharusnya menjadi hak mereka.
Situasi ini memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik. Banyak di antara mereka yang mengandalkan pembayaran tersebut untuk kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak.
Kasus Pemkab Mamuju tak bayar gaji ini pun menjadi topik hangat di berbagai kalangan, mulai dari forum guru hingga diskusi masyarakat umum.
Pemkab Mamuju Tak Bayar Gaji Ke-13 Dan THR 700 Guru Sejak 2025
Lebih jauh lagi, data yang saya himpun menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya dialami segelintir orang. Setidaknya ada sekitar 700 guru yang terdampak langsung.
Sejak tahun 2025, Pemkab Mamuju tak bayar gaji ke-13 dan THR 700 guru sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini membuat para guru mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak mereka.
Banyak tenaga pendidik merasa kecewa karena kewajiban mereka tetap berjalan, sementara hak finansial belum juga diterima.
Alasan Keterlambatan Pembayaran
Dari keterangan sementara yang beredar, keterlambatan pembayaran ini diduga berkaitan dengan masalah pengelolaan anggaran daerah.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan, sehingga pembayaran gaji ke-13 dan THR harus ditunda.
Namun, alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh para guru. Mereka menilai bahwa hak dasar tenaga pendidik seharusnya menjadi prioritas utama dalam penganggaran pemerintah.
Sebagai redaksi Parepos, saya melihat persoalan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak berlarut-larut.
Dampak Bagi Ratusan Guru Di Mamuju
Dampak dari kebijakan ini tentu sangat terasa. Banyak guru yang mengaku harus menunda berbagai kebutuhan penting karena belum menerima pembayaran hak mereka.
Selain berdampak secara ekonomi, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi motivasi kerja para pendidik. Padahal, guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat.
Beberapa organisasi guru bahkan mulai menyuarakan protes dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi konkret.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Mamuju sendiri telah memberikan sejumlah penjelasan terkait masalah ini. Mereka berjanji akan berupaya mencari jalan keluar agar pembayaran bisa segera direalisasikan.
Meski demikian, hingga saat ini para guru masih menunggu kepastian. Saya menilai transparansi dan komunikasi yang jelas sangat dibutuhkan agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.
Parepos sebagai pusat informasi terkini di Sulawesi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikannya kepada pembaca secara berimbang.
Kesimpulan
Kasus Pemkab Mamuju tak bayar gaji menjadi pengingat penting bahwa kesejahteraan guru harus selalu menjadi prioritas. Tanpa dukungan yang layak, sulit mengharapkan kualitas pendidikan yang optimal.
Kami di Parepos akan terus mengawal isu ini hingga menemukan titik terang. Untuk mengikuti perkembangan terbaru dari Mamuju, Sulawesi Barat, dan seluruh wilayah Sulawesi, baca berita Sulawesi terkini di Parepos. Kami hadir dengan semangat Membawa Terang Informasi.