MAKASSAR, Sulawesi Selatan – Saya melihat polemik pembangunan PLTSa di Tamalanrea bukan sekadar soal proyek sampah menjadi energi listrik. Ini soal ruang hidup warga, rasa aman, dan cara pemerintah mengambil keputusan yang langsung bersentuhan dengan permukiman masyarakat.
Warga Tamalanrea menolak rencana lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa yang dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman. Penolakan ini kembali menguat setelah warga mendesak pemerintah pusat meninjau ulang lokasi proyek di Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Mereka menegaskan tidak anti terhadap program pengelolaan sampah, tetapi keberatan jika proyek tersebut dibangun dekat tempat tinggal warga.
Warga Tamalanrea Menolak Lokasi, Bukan Programnya
Salah satu poin penting dari penolakan ini adalah kalimat yang berkali-kali disampaikan warga: mereka tidak menolak proyeknya, tetapi menolak lokasinya. Perwakilan warga Kampung Mula Baru, H Akbar, menyebut pemerintah seharusnya melihat langsung kondisi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, lokasi yang berada di kawasan permukiman padat berpotensi membawa dampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga.
Bagi saya, ini bukan drama “warga menolak pembangunan” seperti judul sinetron jam tujuh malam. Warga justru sedang meminta pembangunan dilakukan dengan akal sehat: kalau proyeknya penting, lokasinya juga harus tepat.
Isu yang mengemuka bukan hanya soal keberadaan fasilitas PLTSa, tetapi bagaimana proyek tersebut diposisikan di tengah lingkungan tempat orang tinggal, beraktivitas, membesarkan anak, dan menjalani hidup sehari-hari.
Kekhawatiran Warga Soal Dampak Lingkungan
Warga khawatir pembangunan PLTSa di Tamalanrea akan menimbulkan pencemaran, bau, serta gangguan kesehatan. Dalam laporan yang beredar, kekhawatiran itu juga berkaitan dengan kualitas udara, dampak sosial, hingga hak warga atas lingkungan yang sehat.
Kekhawatiran lain datang dari aktivitas kendaraan pengangkut sampah. Warga menilai akses jalan di sekitar lokasi tidak ideal jika harus dilalui kendaraan sampah secara rutin. Akbar juga meminta pemerintah membuka penjelasan terkait dokumen AMDAL dan mitigasi dampak proyek secara transparan.
Di titik ini, saya kira pertanyaannya sederhana: kalau proyek disebut ramah lingkungan, warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi harus menjadi pihak pertama yang diyakinkan, bukan pihak terakhir yang diberi tahu.
Desakan Agar Pemerintah Turun Langsung
Koordinator Gerakan Rakyat Menolak PLTSa atau Geram PLTSa, H Azis, meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali lokasi proyek. Menurutnya, pembahasan teknis sebaiknya melibatkan pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi wilayah dan masyarakat sekitar.
Perwakilan warga Tamalalang, Hj Sinar, juga menyampaikan permintaan agar pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi lapangan sebelum melanjutkan keputusan pembangunan di Tamalanrea. Ia menegaskan warga akan tetap mempertahankan ruang hidup mereka jika PLTSa tetap dibangun di tengah permukiman.
Kalau memakai bahasa meme, warga ini seperti bilang: “Kami bukan anti-solusi, kami cuma tidak mau jadi efek samping dari solusi.”
Polemik Lokasi PLTSa Tamalanrea Dan Antang
Polemik lokasi PLTSa Makassar sebelumnya juga berkaitan dengan wacana pemindahan ke kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Anggota DPRD Makassar, Nasir Rurung Tommo, menilai keresahan warga Tamalanrea wajar dan mendukung usulan agar proyek dipindahkan ke TPA Antang karena lahan serta infrastruktur dinilai lebih siap.
Namun, polemik kembali menguat setelah pemerintah pusat disebut meminta proyek tetap dilanjutkan di Tamalanrea. Detik melaporkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta proyek PSEL Makassar tidak ditender ulang dan tetap berjalan di lahan Tamalanrea dengan pertimbangan percepatan proyek.
Di sinilah masalahnya menjadi lebih sensitif. Di satu sisi, pemerintah ingin proyek pengolahan sampah berjalan cepat. Di sisi lain, warga meminta proses tidak mengabaikan kondisi sosial dan lingkungan di sekitar lokasi. Cepat itu bagus, tetapi cepat tanpa kepercayaan publik bisa berubah menjadi gesekan panjang.
WALHI Soroti Hak Lingkungan Warga
Penolakan warga juga mendapat perhatian dari WALHI Sulawesi Selatan. Fadli Gaffar dari WALHI Sulsel menilai penggunaan anggaran negara tidak boleh mengorbankan hak kesehatan dan hak lingkungan masyarakat. Ia juga menegaskan warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta penolakan terhadap proyek yang dinilai berisiko bagi ruang hidup mereka.
WALHI juga menilai pemerintah tidak seharusnya tergesa-gesa melanjutkan proyek tanpa prinsip kehati-hatian. Bagi warga, proyek strategis nasional tetap harus berjalan dengan partisipasi publik, transparansi, dan persetujuan masyarakat terdampak.
Poin ini penting. Status proyek strategis tidak otomatis membuat suara warga menjadi tidak strategis. Justru dalam pembangunan besar, suara warga adalah alarm awal agar proyek tidak berubah menjadi masalah sosial baru.
Proyek Strategis Tetap Butuh Kepercayaan Publik
Saya menilai, kasus warga Tamalanrea tolak PLTSa dekat permukiman ini menunjukkan satu pelajaran besar: teknologi pengelolaan sampah memang dibutuhkan, tetapi lokasi, transparansi, dan komunikasi publik tidak bisa dianggap sebagai urusan tambahan.
Makassar jelas membutuhkan solusi serius untuk persoalan sampah. Namun, solusi itu harus dibangun dengan pendekatan yang adil. Pemerintah perlu menjawab beberapa pertanyaan warga: seberapa dekat lokasi proyek dengan permukiman, bagaimana mitigasi bau dan polusi, bagaimana jalur kendaraan sampah, bagaimana AMDAL disusun, dan bagaimana warga dilibatkan dalam proses keputusan.
Tanpa jawaban yang terang, proyek sebesar ini akan terus berhadapan dengan penolakan. Bukan karena warga tidak paham pembangunan, tetapi karena warga paling paham risiko hidup di sekitar lokasi proyek.
Penutup
Warga Tamalanrea tolak PLTSa menjadi isu penting di Makassar karena menyangkut pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat atas ruang hidup yang aman. Penolakan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap proyek publik perlu dibangun dengan transparansi, partisipasi, dan keberpihakan kepada warga terdampak.
Parepos akan terus mengawal perkembangan isu ini dengan semangat Membawa Terang Informasi, agar masyarakat tidak tertinggal kabar terbaru dari Sulawesi, Indonesia, maupun dunia. Baca berita Sulawesi terkini di Parepos.