Kendari, Sulawesi Tenggara. Isu lingkungan kembali mengemuka setelah muncul laporan terkait dugaan pembabatan hutan mangrove di wilayah Sulawesi Tenggara. Perhatian publik tertuju pada keterlibatan pejabat daerah dalam aktivitas yang berdampak langsung pada ekosistem pesisir.
Sebagai redaksi Parepos, kami memandang isu ini sebagai persoalan serius yang menyangkut tata kelola lingkungan dan tanggung jawab pemangku kebijakan.
Gubernur Sultra Babat Mangrove 3 Hektare
Gubernur Sultra Babat Mangrove 3 Hektare menjadi sorotan utama setelah informasi mengenai hilangnya kawasan mangrove tersebut beredar luas. Area mangrove yang diduga terdampak disebut mencapai sekitar tiga hektare dan berada di kawasan pesisir strategis.
Dugaan ini memicu pertanyaan publik terkait perizinan, tujuan pembukaan lahan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.
Lokasi Dan Kronologi Pembabatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pembukaan lahan dilakukan di kawasan yang sebelumnya ditumbuhi mangrove aktif. Proses pembabatan diduga berlangsung dalam kurun waktu tertentu hingga menyebabkan perubahan signifikan pada bentang alam pesisir.
Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kronologi dan pihak-pihak yang terlibat.
Hilangnya Hutan Mangrove Di Sultra
Hilangnya hutan mangrove di Sultra bukan persoalan sepele. Mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, serta habitat biota laut. Kerusakan mangrove berpotensi meningkatkan risiko abrasi dan menurunkan kualitas lingkungan pesisir.
Dalam konteks perubahan iklim, keberadaan mangrove justru semakin strategis dan tidak tergantikan.
Dampak Lingkungan Dan Respons Publik
Kasus ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis lingkungan hingga masyarakat pesisir. Desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan transparan semakin menguat, termasuk permintaan klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.
Respons publik menunjukkan meningkatnya kesadaran lingkungan dan tuntutan akuntabilitas terhadap kebijakan pembangunan.
Kesimpulan
Dugaan pembabatan mangrove seluas tiga hektare di Sulawesi Tenggara menjadi ujian serius bagi komitmen perlindungan lingkungan. Penanganan yang transparan dan berbasis hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Untuk perkembangan isu lingkungan, kebijakan daerah, dan berita penting lainnya dari Sulawesi, baca berita Sulawesi terkini di Parepos. Kami konsisten membawa terang informasi yang faktual dan berpihak pada kepentingan publik.