Enam Fraksi di DPRD Parepare Siap Bahas Ranperda RJU

  • Whatsapp
Enam Fraksi di DPRD Parepare Siap Bahas Ranperda RJU

PAREPARE, PAREPOS.CO.ID– Enam fraksi di DPRD Kota Parepare, semuanya siap membahas perubahan ke 3 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum (RJU). Hal ini disampaikan semua fraksi dipandangan umumnya melalui rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Hj Andi Nurhatina Tipu SSos didampingi Wakil ketua H Tasming Hamid SE MH dan diikuti anggota DPRD lainnya, kemarin, di Gedung DPRD Kota Parepare.

Turut hadir dari Pemerintah Kota Parepare, Walikota Parepare DR HM Taufan Pawe SH NH, sekda H Iwan Asaad AP MSi,para Staf ahli dan asisten, para kepala SKPD, camat,lurah dan undangan lainnya.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Hj Andi Nurhatina Tipu mengatakan rapat paripurna kali inj adalah pandangan fraksi tentang perubahan ke 3 perda nomor 2 tahun 2012 tentang jasa umum, sesuai tat tertib jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 18 orang,maka dinyatakan sudah kourum.

” Jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 18 orang dari 25 orang, maka rapat dinyatakan kourum dan terbuka intuk umum,kali ini dengan agenda pandangan umum fraksi tentang retribusi Jasa Umum”.katanya.

Karena itu, dipersilahksn masing masing juru bicara fraksi membalas landasan umumnya, mulai dari Fraksi Golkar yang dibacakan Hj Indriasari Husni S Kom, Fraksi Nasdem ,Suyuti SE, Fraksi Demokrat H Bambang Nasir SH, Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, Hj Apriani Jamaluddin dan Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat (Fakar) Indonesia oleh juru bicara Ir Ibrahim Suanda.

Dari 6 fraksi membacakan pandsngsn umumnya, semuanta menyatakan bersedia membahas ketingkat selanjutnya dan mengatakan selayaknya dilakukan perubahan dengan tidak terlalu membenani rakyat terutama rakyat kecil.

Andi Nurhatina menyampaikan bahwa dengan selesainya semua fraksi membacakan pandangan umnya,maka selanjutnya akan di rapat paripura tentang jawaban Walikota Parepare sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya

” Semua fraksi sudah membacakan pandangan umumnya, selanjutnya jawaban Walikota melalui rapat paripurna”, tutupnya. (anj/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *