Dugaan Politik Uang, Massa Cakades Duampanua Geruduk DPMD Polman

  • Whatsapp
Dugaan Politik Uang, Massa Cakades Duampanua Geruduk DPMD Polman
Aksi unjuk rasa pasca pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Polman

POLMAN,PARE POS.CO.ID, — Ratusan massa calon kepala desa dari Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kamis 25 November 2021, kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPDM) Polewali Mandar.

Ratusan massa ini datang untuk mempertanyakan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa (Cakades) yang terpilih dan panitia Pilkades di Desa Duampanua. Cakades terpilih di Desa Duampanua diduga kuat melakukan money politik atau politik uang pada pelaksanaan Pilkades serentak.

Bacaan Lainnya

Kordinator Aksi, Alimuddin HR, mewakili massa aksi dalam tuntutannya meminta kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten untuk segera memberikan perkembangan hasil laporan dari Cakades nomor urut 02 yang telah dilaporkan.
Menetapkan status terlapor, Calon Urut 1 dan terlapor nomor 2 apabila terbukti melakukan tindakan pidana politik uang berupa penyuapan untuk mempengaruhi wajib pilih,atau mengarahkan wajib pilih dalam Pilkades di Desa Duampanua.

Meminta kepada panitia kabupaten mengevaluasi kepada seluruh panitia pemilihan desa yang tidak melakukan tahapan dalam Pilkades serentak. Selanjutnya meminta kepada Kapolres Polman untuk memantau proses hukum, politik uang yang di duga dilakukan nomor urut 01 (satu) pada Pilkades serentak di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi dan segera menetapkan terlapor sebagai tersangka apabila cukup alat bukti.

Melakukan diskualifikasi atau membatalkan kemenangan nomor urut 01 (satu) apabila terbukti melakukan money politik atau penyuapan untuk mempengaruhi wajib pilih. Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten, Abdul Malik mengatakan, laporan atau sanggahan dari Cakades Nomor urut 2 dari Desa Duampanua saat ini sementara dikaji dan laporannya sudah kita lihat. Kalaupun pun memenuhi unsur akan ditingkatkan. “Sesuai apa yang disampaikan oleh bagian Hukum PMD akan diproses selama 10 hari kerja, dan semua isi laporan akan dipelajari oleh tim kalau pun memenuhi unsur pasti akan ditingkatkan. Namun kita belum pada kesimpulan kasus yang dilaporkan. Apalagi saat ini PMD telah menerima sanggahan atau laporan dari pada desa yang berpilkades dan jumlahnya itu sudah mencapai 11 laporan. blAda Desa 2 Cakades yang memasukkan laporan dugaan terkait kecurangan di desanya selama Pilkades,”ungkap Abdul Malik.

Usai menggelar Aksi di Depan kantor DPMD, massa melanjutkan aksi didepan Kantor Bupati Polman dan dikawal oleh pihak kepolisian.(win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *