Diduga Langgar Tatib, Pimpinan DPRD kota Parepare Dilaporkan Kepada Badan Kehormatan

  • Whatsapp
Diduga Langgar Tatib, Pimpinan DPRD kota Parepare Dilaporkan Kepada Badan Kehormatan
Anggota DPRD Parepare Fraksi Nasdem Yasser Latief Saat Melapor Ke Badan Kehormatan DPRD Parepare

PAREPARE, PAREPOS.CO.ID –Pimpinan DPRD, Andi Nurhatina Tipu, dan Wakil Ketua DPRD Parepare Rahmat Syamsu Alam, dilaporkan oleh Ketua Fraksi Nasdem, Yasser Latif dan Legislator Gerindra, M Yusuf Lapanna, ke Badan Kehormatan, atas dugaan pelanggaran Tata Tertib (tatib) Peraturan DPRD kota Parepare Pasal 120 terkait syarat kuorum, di sekretariat DPRD kota Parepare, Rabu 24 November 2021.

Diduga pelanggaran yang terjadi dikarenakan pimpinan tetap melaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar), pada Selasa 23 November kemarin, meskipun tidak kuorum.

Bacaan Lainnya

Menurut Legislator Gerindra, M Yusuf Lapanna rapat paripurna yang dilaksanakan harus setengah anggota DPRD yang hadir, yakni 14 orang. Selain itu ia mendapatkan informasi, pelaksanaan paripurna ditunda sesaat, dan dilanjutkan pada ba’da magrib. “Awalnya ditunda rapat karena tidak kuorum. Namun, setelahnya tetap dilaksanakan meskipun tetap tidak kuorum,” katanya.

Ketua Fraksi Nasdem, Yasser Latif berharap hal tersebut diproses oleh BK meskipun terlapor merupakan pimpinan DPRD.

Dirinya pun meminta agar nantinya akan ada duduk bersama untuk saling memahami Tatib DPRD. “Kita anggota DPRD ada tatib. Kami harap BK memproses ini, Kami tidak ada dendam pribadi, namun apa yang menjadi keputusan kita bersama dalam tatib itu yah itu kita ikuti .

Ketua BK, Sudirman Tansi mengatakan, walaupun laporan masih bersifat lisan, dirinya juga akan menerima laporan tertulis berupa surat yang telah ditandatangani. Setelah itu kata dia BK akan merapatkan persoalan tersebut. “Untuk tindak lanjutnya mungkin akan kita klarifikasi antara pengadu dan pimpinan. Terkait laporan yang ada, menyebutkan pimpinan rapat melanggar Peraturan tata tertib pasal 120 mengenai kuorum,” jelasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD kota Parepare Rahmat Syamsu Alam menjelaskan, terkait rapat paripurna yang bersifat tidak kuorum tersebut.

Ia menerangkan didepan sejumlah wartawan, setelah lahirnya PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, yang mencabut PP Nomor 16 Tahun 2010. Maka sistem paripurna itu mengalami perubahan. Dan rapat paripurna dibagi menjadi dua jenis. Yakni rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, dan rapat paripurna untuk pengumuman. “Jadi apabila sifatnya pengumuman, maka forum bisa saja tidak kuorum. Adapun pembahasan kemarin sifat nya adalah pengumuman. Hal itu diatur Pada pasal 93 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, serta di Peraturan DPRD kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib, pasal 116 bunyinya hampir sama,” jelasnya.

Namun apabila rapat paripurna bersifat pengambilan keputusan, seperti pemberhentian kepala daerah yang mana harus mengambil keputusan anggota DPRD, itu wajib kuorum 3/4. Begitupun rapat lainnya yang bersifat pengambilan keputusan.

Terkait rapat sempat ditunda, ia mengatakan,  dalam aturan Tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2019, maupun di PP Nomor 12 Tahun 2018 apabila rapat paripurna belum kuorum maka pimpinan bisa menunda. “Kalau tidak kuorum bisa ditunda. Hanya saja kemarin kesepakatan teman, karena selama ini mengikuti PP lama makanya ditunda. Kalau banyak yang hadir itu lebih bagus lagi,” tandasnya. (ana-nan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *