Realisasi Belanja Hibah dan Pengadaan Rental Randis Tuai Tuntutan LKPA di Polman

  • Whatsapp
Realisasi Belanja Hibah dan Pengadaan Rental Randis Tuai Tuntutan LKPA di Polman
Aksi unjuk rasa LKPA di Kabupaten Polewali Mandar

POLMAN,PAREPOS.CO.ID– Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Polman, Rabu, 6 Oktober 2021.
Dalam tuntutannya LKPA meminta dan mendesak Bupati Polewali Mandar (Polman) untuk membuka dan memberikan seluruh dokumen terkait realisasi belanja sewa sarana (rental) mobilitas kendaraan dinas tahun 2014-2020. yang tendernya dimenangkan oleh CV Binanga dan CV Mario Utama. Meminta dan mendesak Bupati Polewali Mandar membuka dan memberikan seluruh dokumen terkait realisasi anggaran belanja hibah tahun anggaran 2019-2020.

Selain itu, puluhan massa itu juga meminta dan mendesak Bupati Polewali Mandar membuka dan memberikan seluruh dokumen Laporan Pertanggungjawaban  Kepala Desa sekabupaten Polman tentang pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2020. Meminta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus). Serta
meminta dan mendesak Ketua DPRD Polewali Mandar, segera menggelar rapat paripurna hak interpelasi terkait realisasi belanja sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat TA 2014-2020.

Bacaan Lainnya

Kordinator Aksi, Zubaer menyampaikan, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan pokok setiap orang. Oleh karna itu, merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dalam mengelola keuangan. Maka badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan baik melalui lisan maupun tulisan sesuai undang-undang, kemudian tidak diberikan, maka Badan atau Penyedia informasi publik tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. ” Serta pelanggaran terhadap Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik,”tegas Zubaer.

Aksi yang digelar di depan kantor Bupati ini mendapat pengawalan dari kepolisian Polres Polman. Aksi yang digelar, juga berlanjut hingga ke kantor DPRD Polman. ” Aksi yang kami lakukan ini bukan disini saja (red Kantor Bupati Polman) melainkan akan berlanjut ke DPRD Polman. Namun, terkait penjelasan yang diberikan oleh pihak Pemkab dan DPRD, LKPA belum merasa puas dan akan turun aksi selanjutnya,”tutup Zubaer.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Polman Agusniah Hasan Sulur menjelaskan, aspirasi yang dibawakan oleh LKPA ini untuk permintaan dokumen harus melalui mekanisme dan itu ada aturannya. “Kalau mau meminta dokumen itu ada mekanisme dan aturannya, karena tidak serta merta juga semua dokumen bisa diberikan dan itu ada aturan yang mengatur,”tegas Agusniah.(win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *