Peraih APE Tahun 2020, Menteri Bintang : Ukuran Kemajuan Pembangunan

  • Whatsapp
Peraih APE Tahun 2020, Menteri Bintang : Ukuran Kemajuan Pembangunan
ASN Pemkot nampak menyimak pemberian penghargaan secara virtual

PAREPARE, PAREPOS.CO.ID–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam acara Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual menjelaskan, APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorentasi pada pembangunan berkeadilan gender.

Sekaligus memberikan gambaran implementasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan K/L dan Pemda atas usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender. “Adapun proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi PUG di K/L dan Pemda sendiri, dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat mengukur pelaksanaan PUG, dengan melihat aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 (tujuh) prasyarat PUG,” jelas Menteri Bintang.

Bacaan Lainnya

Menteri Bintang juga menegaskan berbagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, seharusnya melandasi pembangunan di negeri ini, dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara. Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.

“Berdasarkan Global Gender Gap Report 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan kesenjangan gender. Kesenjangan ini diukur melalui 4 (empat) indikator, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik. Hal ini menggambarkan mewujudkan kesetaraan gender sangatlah relevan dengan pembangunan ekonomi, tidak hanya persoalan moral dan keadilan semata,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan Pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu dari 4 (empat) strategi pengarusutamaan untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif  dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah mengimplementasikan strategi PUG ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasi PUG dalam pembangunan ini diharapkan akan memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat.

Menteri Bintang juga menjelaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam pembangunan bangsa ditargetkan dapat terwujud pada 2025 melalui melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Komitmen tersebut juga telah  diimplementasikan sesuai dengan tujuan kelima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan peningkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender turut mempercepat pembangunan bangsa. “Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global hingga 26 persen, sebaliknya kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam 6 (enam) tahun ke depan, dapat menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar US Dollar dalam PDB tahunan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG,” terang Menko Muhadjir.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir memberikan apresiasi kepada Menteri PPPA beserta jajaran atas terselenggaranya Pemberian Penghargaan APE 2020 dan mengapresiasi disampaikannya APE 2020 dalam laporan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Frameworks 2021-2025 sebagai bentuk penghargaan di level K/L dan Pemda yang menjadi salah satu contoh praktik terbaik di Indonesia dalam upaya pelembagaan PUG. APE 2020 juga menjadi salah satu side event dalam pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana pada 2021 ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara tersebut.

“Saya mengucapkan selamat  kepada K/L dan Pemda yang telah mendapatkan Penghargaan APE tahun 2020, baik untuk kategori Mentor, Utama, Madya, maupun Pratama. Saya meminta kepada para pimpinan K/L dan Kepala Daerah agar betul-betul menerapkan PUG di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masing masing. Mari bahu-membahu bergandengan tangan meningkatkan pembangunan yang responsif gender,” tegas Menko Muhadjir. Adapun sejumlah 308 K/L dan Pemda berhasil meraih penghargaan APE 2020 dengan berbagai kategori, mulai dari Mentor, Utama, Madya, dan Pratama.(*/ade)

Penerima Penghargaan

Kategori Mentor:

Kementerian Keuangan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pertanian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kota Surabaya

Kabupaten Rembang

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Sleman

Kategori Utama :

Provinsi Lampung

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi Banten

Provinsi Jambi

Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Bengkulu

Provinsi Bali

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Blitar

Kabupaten Malang

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Jombang

Kabupaten Madiun

Kabupaten Ngawi

Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Gresik

Kota Probolinggo

Kota Batu

Kota Tangerang

Kota Tangerang Selatan

Kabupaten Kutai Kertanegara

Kabupaten Agam

Kabupaten Tanah Datar

Kota Bukittinggi

Kota Payakumbuh

Kota Sawahlunto

Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Brebes

Kabupaten Demak

Kabupaten Jepara

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Magelang

Kabupaten Purworejo

Kabupaten Sragen

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Wonosobo

Kota Magelang

Kota Pekalongan

Kota Semarang

Kabupaten Dompu

Kabupaten Bogor

Kabupaten Garut

Kabupaten Karawang

Kabupaten Kuningan

Kota Sukabumi

Kota Bandung

Kota Depok

Kabupaten Bintan

Kabupaten Karimun

Kabupaten Natuna

Kota Tanjungpinang

Kota Banjarmasin

Kota Dumai

Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Maros

Kabupaten Sinjai

Kota Makassar

Kota Parepare

Kabupaten Gianyar

Kota Denpasar

Kabupaten Kulon Progo

Kategori Madya:

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Sosial

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Kesehatan

Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Aceh

Provinsi Riau

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Situbondo

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Magetan

Kabupaten Tuban

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Sumenep

Kota Kediri

Kota Blitar

Kota Pasuruan

Kota Mojokerto

Kota Madiun

Kabupaten Lebak

Kabupaten Serang

Kabupaten Tangerang

Kota Cilegon

Kota Serang

Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Merangin

Kota Jambi

Kabupaten Mamuju

Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pesisir Selatan

Kota Padang

Kota Solok

Kabupaten Bangka

Kota Bandar Lampung

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Timur

Kota Metro

Kabupaten Banyumas

Kabupaten Batang

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Klaten

Kabupaten Kudus

Kabupaten Pati

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pemalang

Kabupaten Tegal

Kota Salatiga

Kota Surakarta

Kota Tegal

Kabupaten Deli Serdang

Kota Padangsidempuan

Kota Mataram

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Sukabumi

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Cirebon

Kota Tasikmalaya

Kabupaten Sumedang

Kota Bogor

Kabupaten Lingga

Kota Batam

Kabupaten Balangan

Kota Banjarbaru

Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tapin

Kota Pekanbaru

Kabupaten Bengkulu Utara

Kota Pontianak

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Takalar

Kabupaten Wajo

Kabupaten Gowa

Kabupaten Luwu

Kota Palopo

Kabupaten Badung

Kabupaten Buleleng

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Karangasem

Kabupaten Bantul

Kota Yogyakarta

Kategori Pratama:

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Papua

Provinsi Gorontalo

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Pacitan

Kabupaten Kediri

Kabupaten Lumajang

Kabupaten Jember

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Sampang

Kota Malang

Kabupaten Pendeglang

Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Lahat

Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kota Lubuklinggau

Kota Pagar Alam

Kota Palembang

Kota Prabumulih

Kabupaten Batanghari

Kabupaten Bungo

Kabupaten Tebo

Kabupaten Paser

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kota Balikpapan

Kota Samarinda

Kota Kendari

Kabupaten Majene

Kabupaten Polewali Mandar

Kota Temate

Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Solok

Kota Padangpanjang

Kota Pariaman

Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Belitung Timur

Kota Pangkal Pinang

Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Mesuji

Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Katingan

Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Murung Raya

Kota Palangka Raya

Kabupaten Banjamegara

Kabupaten Blora

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Kendal

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Semarang

Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Karo

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Samosir

Kabupaten Tapanuli Tengah

Kota Gunungsitoli

Kota Medan

Kota Sibolga

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Minahasa

Kota Bitung

Kota Kotamobagu

Kota Manado

Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Bireuen

Kota Sabang

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Kota Jakarta Timur

Kota Jakarta Barat

Kota Jakarta Utara

Kabupaten Kepulauan Seribu

Kabupaten Bima

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Banjar

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Lebong

Kabupaten Seluma

Kabupaten Enrekang

Kabupaten Kepulauan SelayarKabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Tabanan.(*)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *