Miris, Dokumen Lambat Diserahkan ke Dewan, Jupri Mahmud: Tak Ada Pembahasan APBD-P di Polman

  • Whatsapp
Miris, Dokumen Lambat Diserahkan ke Dewan, Jupri Mahmud: Tak Ada Pembahasan APBD-P di Polman
Ketua DPRD Polman, Jufri Mahmud

PARE POS.CO.ID,POLMAN– DPRD memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021 di Kabupaten Polman bakalan tidak ada. Pasalnya, dokumen APBD-P yang dinantikan lambat diserahkan eksekutif ke pihak legislatif. Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Polman, Jupri Mahmud yang ditemui di kantornya, Jumat, 1 Oktober 2021.

Jupri Mahmud menyampaikan APBD-P tidak ada dalam pembahasan di dewan, sebab dokumennya lambat diserahkan pihak eksekutif. “Lambat dikasih masuk dokumennya, harusnya awal bulan Agustus 2021 itu dokumen APBD-P sudah masuk, supaya bisa kita bahas cepat. Akan tetapi dokumennya dikasi masuk dipertengahan bulan September, sehingga lambat kalau mau dibahas. Apa lagi usulan APBD pokok 2022 sudah masuk di minggu kedua September dan itu sudah sesuai jadwal. Maka untuk APBD- P ini nantinya laporan nya akan diatur di Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan nanti itu akan dilaporkan ke kita untuk diketahui penggunaannya,”jelas Jupri Mahmud.

Bacaan Lainnya

Dia mengakui, keterlambatan itu juga dikarenakan sementara ini kita sudah fokus pada pembahasan APBD pokok tahun 2022. Besaran APBD pokok tahun 2021 itu ada sekira Rp 1,4 triliun. “Lambatnya pihak eksekutif bukan hanya kali ini, pada tahun 2018 juga pernah demikian. Tak ada APBD-P di Kabupaten Polman,”tegasnya.

Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman, Mukim Tohir mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) pokok ke Perubahan sudah tutup buku dan itu juga tidak menjadi kewajiban sebab semua program atau kegiatan yang menggunakan APBD tetap akan dipertanggungjawabkan di APBD pokok dan tidak menjadi kewajiban ada belanja diperubahan .”Nanti itu semua pertanggungjawaban APBD di masukkan di pokok, kalau pun ada revisinya menunggu perintah dari atas untuk realisasi. Kini tinggal dihitung mana yang terealisasi itu yang dibayarkan dan diperdakan, perhitungannya juga nanti dihitung di bulan Desember sama kayak tahun – tahun lalu dan sesuai dengan hasil audit BPK di bulan Desember dihitung,” jelasnya. Terkait Dokumen APBD-P yang diserahkan, kata Mukim, dokumennya sudah diserahkan ke DPRD dibulan lalu.(win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *