Maksimalkan Peran Pelabuhan, Uki: Pangkas Proses yang Meresahkan

  • Whatsapp
Maksimalkan Peran Pelabuhan, Uki: Pangkas Proses yang Meresahkan
Narasumber FGD Kepelabuhan bersama Direktur Harian PAREPOS dan Ketua Panitia Pelaksana

PAREPARE, PAREPOS.CO.ID–Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kepelabuhanan yang diinisiasi Media Harian PAREPOS dan Parepos.co.id, Kamis, 21 Oktober 2021, sukses digelar di Lagota Cafe & Resto. FGD yang dipandu Direktur SDM Fajar Holding yang juga Komisaris Parepos.co.id, Ir H Suwardi Thahir MSi menghadirkan empat narasumber, diantaranya Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI Bidang Investasi dan Infrastruktur, Dr H Sukriansyah S Latief SH MH, GM PT Pelindo Kota Parepare yang mewakili Head Region 4 PT Pelindo, Sardi ST, Kepala KSOP Parepare, Triono S.Pel MM dan Kapolres Parepare, AKBP Welly Abdillah SIK SH. Dan peserta FGD yang hadir diantaranya perwakilan OPD dari Pemerintah Kota, Bea Cukai, Basarnas, BUMN, BUMD, Pengusaha Perkapalan, Ketua INSA, Ketua HIPMI, Perwakilan Kadin, LSM dan Mahasiswa.

FGD yang akan mengangkat tema ‘ Digitalisasi Pelayanan Kepelabuhanan Serta Pentingnya Pelabuhan Peti Kemas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Parepare’, berhasil merumuskan sejumlah peluang bagi pengembangan kepelabuhanan di Kota Niaga, Parepare. Hal itu disampaikan, Direktur Harian PAREPOS, H Mappiar HS mengawali pembukaan FGD tersebut.”FGD ini diharapkan memberikan formula untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Parepare melalui kepelabuhanan,”ujarnya.

Bacaan Lainnya

Dia pun berharap agar hasil dari FGD ini membuka peluang membahas tentang Parepare sebagai pusat perniagaan. “Saling berkomunikasi, dan ini sejalan dengan keinginan pak wali kota untuk menjadikan parepare sebagai kota niaga dan kota wisata,” ungkapnya. Wali Kota Parepare yang diwakili

Sekda Parepare, Iwan Asaad menjelaskan, diskusi ini bisa menjadi ruang untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa menghidupkan pergudangan sehingga dapat terkoneksi dengan pelabuhan.

Iwan Asaad menjelaskan, Kota Parepare dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil komoditi hasil bumi yang sangat melimpah. Sehingga memiliki peluang besar melakukan proscessing (pengolahan), stuffing (pengemasan) pada suatu kawasan pergudangan yang terkoneksi sampai ke pelabuhan. “Pemkot Parepare sangat mengapresiasi kegiatan ini. FGD sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur perekonomian yang menopang sektor perdagangan, yakni pergudangan di kawasan industri Parepare dan sekitarnya (KIPAS),” jelasnya. “Kita harus sadari peran kepelabuhanan dapat meningkatkan volume perdagangan dan jangkauan pelayaran yang lebih jauh, terkait layanan lalulintas barang yang keluar dan masuk ke Parepare,” tambahnya.

Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Investasi dan Infrastruktur, Sukriansyah S Latief menegaskan, peran maksimal kepelabuhanan merupakan kunci kemajuan perekonomian. Dia juga mengingatkan agar tidak meresahkan perusahaan-perusahaan dengan proses yang berbelit-belit. “Kalau mau ekonomi maju, maka kepelabuhanan harus berperan maksimal. Kuncinya pangkas proses yang dinilai meresahkan perusahaan masuk,”ujar Komisaris Pelindo Jasa Maritim tersebut. “Tadi sudah ada dari Pelindo, KSOP, pemerintah daerah kita bersama sama akan meningkatkan peran dari semua stakeholder, untuk meningkatkan perekonomian di bidang kepelabuhanan ini,”ujarnya saat ditemui parepos usai kegiatan.

Seperti katanya, masalah yang ada di dermaga, jalan, Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS). Selanjutnya tentang pusat perberasan industri (PIB) harus dibenahi, karena hal semua itu, kata mantan Pemred Harian Fajar itu, sebagai pendukung untuk majunya perekonomian di Parepare. Hingga saat ini, hal yang mendesak yang harus diperbaiki dan dicarikan solusi adalah kran darat (shore crane). Karena tidak ada di Parepare. “Makanya ini mau dicarikan jalan keluarnya. Karena skip kran itu ada dari kapalnya langsung. Tapi kalau kran darat yang mengangkut barang itu yang biasanya masih kesulitan. Beda dengan di Makassar karena ada skip krannya yang besar. Nah termasuk jalan, termasuk pelayanan di pelabuhan yang masih dikeluhkan di Masyarakat. Kita bagaimana caranya memperbaiki semua itu,”tutupnya.

Sebelumnya, Kepala KSOP Kota Parepare Triono S.Pel MM dalam pemaparannya menjelaskan, jika status pelabuhan Parepare ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul, atau fungsi pokoknya melayani angkutan muat antar provinsi dalam negeri. “Wilayah kita punya kedalaman laut sekitar 10-20 meter, kolam pelabuhan yang ada di dermaga 7,765 hektar. Maka sebagai pelabuhan yang berstatus wajib pandu, kita juga punya navigasi pantai,” katanya. GM Pelindo Kota Parepare, Sardi ST mengaku, pihaknya mengelola tiga area pelabuhan yaitu Pelabuhan Cappa Ujung, Nusantara dan Pelabuhan Rakyat (Pelra) Lontange.

Sardi mengakui,dengan komoditi yang dominan yaitu beras, pakan ternak, telur dan pupuk. Mampu menangani muatan hingga 123 ribu ton. “Saat ini tinggal memikirkan bagaimana mendatangkan kapal muatan peti kemas datang ke Parepare, walaupun saat ini kita belum punya peralatan dalam penanganan peti kemas,”jelasnya.

Sementara itu, Kapolres AKBP Welly Abdillah SIK SH menyampaikan, keamanan dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada tingkat keamanan daerah. Karena itu, Polri siap memberikan support kepada KSOP untuk menjaga keamanan di kawasan pelabuhan. “Kunci untuk menarik investor masuk yaitu salah satunya dengan menciptakan rasa aman di daerah tersebut. Rumusnya cegah terjadinya kejahatan dan antisipasi dampak bencana alam serta mematuhi Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tiap melakukan usaha,” ungkapnya.

Dalam FGD tersebut sejumlah pertanyaan pun disampaikan para peserta mulai terkait jarak Pelra Lontangge dan Pelabuhan Cappa Ujung, dermaga yang tak memuaskan dengan panjang kapal, termasuk imbauan agar pembangunan kedepannya tetap memperhatikan lingkungan dan penghijauan.(ana/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *