Drama Konferkab PWI Pangkep, Marno: Selesaikan dengan Musyawarah untuk Mufakat

  • Whatsapp
Drama Konferkab PWI Pangkep, Marno: Selesaikan dengan Musyawarah untuk Mufakat
Tiga utusan PWI Provinsi Sulsel di Konferkab PWI Pangkep diantaranya, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Manaf Rahman, Ketua Seksi Organisasi, Marno Pawessai dan Wakil Ketua Seksi Organisasi Jamaluddin Perjaka

PANGKEP,PAREPOS.CO.ID-– Drama dan strategi dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia Pangkep memunculkan banyak pertanyaan, terlebih merupakan daerah pembentukan baru. Mulai dari awal pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), keterlibatan ASN, mantan narapidana, tenaga honorer hingga abstainnya pemilik suara mewarnai konferkab yang untuk pertama kali terjadi didaerah penghasil bandeng tersebut. Konferkab dihadiri tiga utusan PWI Provinsi Sulsel diantaranya, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Manaf Rahman, Ketua Seksi Organisasi, Marno Pawessai dan Wakil Ketua Seksi Organisasi Jamaluddin Perjaka. Dan turut menyaksikan jalannya Konferkab PWI Pangkep adalah Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Ibrahim Manisi  serta Asisten III Pemkab Pangkep, Irdas SH MSi.

Ketua Stering Commite, Aco Marendeng Paranrangi menyikapi kontroversi tersebut mengaku heran dengan kejadian tersebut. Sebagai anggota PWI dan juga ASN aktif, ia mengaku heran dengan pelaksanaan konferkab yang dinilai sebahagian besar pihak tak sesuai marwah dari organisasi kewartawanan tertua di Indonesia. ” Konferkab katanya menyalahi PD/PRT, terlebih keterlibatan kami sebagai ASN,”jelasnya. Bukan hanya itu, hadirnya tiga pengurus PWI Sulsel yang sengaja datang sebagai peninjau dalam konferkab dengan kondisi ini juga dinilainya cuma sekedar datang dan melihat.

Bacaan Lainnya

Dan tak ada upaya pencegahan. “Dari awal nama-nama sudah terkirim di daftar pemilih sementara (DPS), tapi PWI Provinsi juga tetap melanjutkannya menjadi DPT. Padahal mereka sudah tahu kami ASN, bahkan terbentuknya pokja jika dilihat sudah tak sesuai aturan,”tegasnya. Bahkan, pembiaran dilakukan bahkan membolehkan empat anggota PWI yang notabene ASN/PNS untuk ikut memilih, diantaranya dirinya, Syamsul Ardi, Firdaus dan H Idham Latief. Belum lagi, keanehan dalam konferkab dimana ditolaknya salah satu calon ketua yakni Sukma Paramitha dengan alasan mengacu pada KTP dimana pekerjaannya berstatus guru untuk maju sebagai calon ketua. Dan anehnya, dari salah satu pemberitaan media online usai kegiatan disebut jika Sukma Paramitha akhirnya diangkat menjadi sekertaris PWI Kabupaten Pangkep. “Ini bukti ada yang tidak beres dengan PWI dan itu seharusnya dijelaskan, agar tidak menjadi citra buruk kedepan,”tegas alumni S2 Universitas 45 tersebut.

Senada diungkapkan, Sekretaris Pokja PWI Pangkep, Muh Hasyim jika sejak awal pembentukan pengurus Pokja PWI Pangkep Periode 2018-2021 itu sudah terdapat berbagai kekeliruan. Bahkan, lanjut Hasyim, PWI Sulsel  kecolongan pada tahap screaning sehingga yang duduk dalam pengurus inti bertentangan dengan PD/PRT. Dan mirisnya, kembali lagi terulang dalam pelaksanaan konferkab yàng berlangsung di Aula Lapangan Golf PT Semen Tonasa, Senin 18 Oktober, kemarin. “Screaning daftar pemilih sementara (DPS) yang dijadikan daftar pemilih tetap (DPT) oleh PWI Sulsel. Sedikitnya ada 3 orang dalam DPT yang dapat dikategorikan pelanggaran sehingga menciderai hasi pemungutan suara dan bisa menggagalkan hasil suara konferkab,”tegasnya.

Mantan Sekertaris Pokja Periode 2018-2021 Demisioner itu mengatakan, dalam sebuah konferensi jika pengurus anggota PWI yang keanggotaanya di provinsi maupun kabupaten lain tidak punya hak suara, walaupun ada hak untuk mencalonkan diri. Tapi, fakta berkata lain. “Sehingga saya melihat konferkab pangkep terkesan dipaksakan dan menghasilkan hasil suara yang cacat hukum. Aturannya, mereka yang masuk DPT dari Provinsi dan Kabupaten lain tidak boleh nyelonong memilih di daerah lain,”ungkapnya. Menyikapi kondisi itu, Ketua Seksi Organisasi PWI Sulsel, Marno Pawessai menjelaskan, kronologis konferkab yang terjadi di Kabupaten Pangkep. “Iya, saya hadir sebagai utusan PWI Sulsel di Konferkab Pangkep. Dan bersama Ketua Bidang Organisasi, Manaf Rahman telah dibahas acuan pelaksanaan sesuai PD/PRT untuk pelaksanaan konferkab,”jelasnya di Warkop 588, pagi tadi.

Untuk pemilihan DPS, kata Marno, itu merupakan usulan dari kabupaten yang dilanjutkan menjadi DPT oleh provinsi. “DPS itu diseleksi oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, yang menghasilkan 10 DPT untuk pelaksanaan Konferkab Pangkep. Dan yang memilih saat pelaksanaan hanya 9 orang, dan dinyatakan korum,”ungkapnya. Sedangkan pada pencalonan juga telah dijelaskan, jika yang tidak boleh maju dan menjadi pengurus PWI adalah mereka yang pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan (narapidana-red), merangkap pengurus partai politik, dan terlibat pada lembaga pemerintah.

Namun, bagi pemilih itu dibolehkan bagi mereka yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PWI biasa, akan tetapi tak boleh dipilih. “Jadi boleh memilih, tapi tak boleh dipilih. Disinilah yang kurang dipahami,”katanya. Sedangkan terkait, ditolaknya Sukmawati Paramita untuk maju bukan karena bantahannya sebagai tenaga honorer. Akan tetapi, dari nomor KTA-B yang memiliki nomor 20.B artinya terbit tahun 2020. “Yang memverifikasi KTA -B Sukmawati Paramitha itu adalah pak Manaf Rahman dan Jamaluddin,”jelasnya. “Disini kami tidak bisa mengambil sikap, tapi kita lanjutkan ke PWI pusat untuk meminta rujukan. Ada dua persoalan yang kita ajukan yakni ASN yang pensiun tapi tak mampu memperlihatkan bukti dirinya pensiun. Serta tenaga honorer boleh ikut kontestasi, karena mereka bekerja dilembaga pemerintah,” bebernya.

Maka apa bila ada persoalan yang terjadi, jalan utamanya adalah musyawarah untuk mufakat. ” Maka kami berkomitmen untuk menjaga kehati-hatian dalam verifikasi pengusulan keanggotaan. “Ini produk lama dan bagian tugas wakil ketua organisasi sekarang untuk membenahi. Jadikan kekeliruan masa lalu sebagai pembelajaran,”ujarnya mengutip pernyataan salah satu pengurus PWI Sulsel. ” Dan harus diketahui pula, jika dirinya tak terlibat dalam pembentukan formatur yang terjadi saat ini di kepengurusan PWI Pangkep,”tegasnya.(ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *