Dewan Setuju Ranperda APBD Soppeng 2022 Ditetapkan Jadi Perda

  • Whatsapp
Dewan Setuju Ranperda APBD Soppeng 2022 Ditetapkan Jadi Perda

SOPPENG, PAREPOS.CO.ID — DPRD Kabupaten Soppeng menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II yang dipimpin Ketua DPRD Soppeng, H Syahruddin M Adam, dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Kabupaten Soppeng 2022, Senin 18 Oktober

Dalam paripurna tersebut dilakukan penandatangan persetujuan bersama oleh Bupati Soppeng, Ketua DPRD Soppeng dan wakil Ketua DPRD. Dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Soppeng, H Syahruddin M Adam kepada Bupati Soppeng, H Andi Kaswadi Razak.

Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak dalam sambutannya mengatakan, pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentunya telah melalui tahapan mekanisme dan tata tertib DPRD, serta sesuai dengan amanat pasal 106 ayat (1) PP Nomor 1/ 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah. Sehingga Ranperda APBD Kabupaten Soppeng 2022 sudah dapat disetujui dan ditetapkan lebih cepat dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari, kata Andi Kaswadi, bahwa Ranperda yang disetujui bersama ini, belum mampu mengakomodir seluruh kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme perencanaan. Hal itu disebabkan penetapan asumsi sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021 perihal penyampaian rincian slokasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 tidak sebanding besaran usulan kebutuhan masyarakat.

” Namun pemerintah daerah tetap mempertimbangkan dalam rancangan APBD 2022 mengacu pada skala prioritas untuk penanganan pandemi Covid- 19 dan pemulihan ekonomi daerah yang menunjang program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ungkapnya.

Andi Kaswadi juga katakan, saran dan masukan yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat melalui pendapat akhir masing-masing fraksi, merupakan catatan penting bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dia minta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian dokumen dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD Soppeng 2022 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda. “Dan bagi kepala SKPD agar mempersiapkan Rancangan DPA-SKPD untuk mendapatkan pengesahan oleh PPKD,” ujarnya. (wis/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *