Utang Pemkab Sidrap di Bank Dunia untuk Bangun Pasar

  • Whatsapp
Utang Pemkab Sidrap di Bank Dunia untuk Bangun Pasar

PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Pemkab Sidrap ternyata meminjam uang ke Bank Dunia (World Bank) untuk membangun tiga pasar. Ketiga pasar itu yakni Pangkajene, Tanru Tedong, dan Rappang.

Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Sidrap, Nasruddin Waris, Kamis 23 September.

Bacaan Lainnya

Hanya saja, Nasruddin enggan menyebut total pinjaman Pemkab Sidrap ke Bank Dunia. “Jumlah utangnya saya tidak hafal. Yang jelas, uang itu digunakan untuk pembangunan tiga pasar. Yakni, pasar Pangkajene, Rappang, hingga Tanru Tedong,” sebut dia.

Dia mengaku, pihaknya berutang di Bank Dunia merupakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kata dia, pinjaman itu baru berakhir pada 2025.

Selain pinjaman ke Bank Dunia, lanjut dia, Pemkab Sidrap juga memiliki utang ke pihak ketiga atau rekanan. “Pemkab Sidrap masih memiliki sisa utang kepada rekanan sekitar Rp 100 miliar. Termasuk utang retensi atas proyek fisik. Intinya, sebagian utang utang itu adalah belanja modal kepada pihak ketiga atas pekerjaan proyek fisik. Ada juga utang barang dan jasa,” ungkap dia.

Dia menuturkan, utang itu merupakan akumulasi utang yang terjadi dari tahun ke tahun.”Pembayaran atas utang pemerintah daerah itu dianggarkan setiap tahun di APBD dengan tidak sekaligus. Tetapi diangsur sesuai kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Untuk itu, Pemkab Sidrap menganggarkan sekitar Rp 30 miliar untuk membayar utang-utang itu. “Kalau untuk 2019 dan 2020, Pemkab Sidrap anggarkan kisaran Rp 30 miliar lebih untuk bayar utang,” ujar dia.

Sementara itu, Bupati Sidrap, Dollah Mando memberikan penjelasan terkait pembayaran utang pemerintah daerah. Dia mengungkapkan, kewajiban utang pemerintah daerah sebesar Rp 352 miliar lebih dari tahun 2017. “Hingga akhir 2020, sisa kewajiban utang sebesar Rp 154 miliar lebih atau telah terbayar sebesar Rp 198 miliar lebih,” ujar dia saat menjawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD soal Ranperda APBD Perubahan 2021.

Untuk itu, kata dia, khusus materi bersifat teknis dan detail itu dapat dibahas dalam rapat-rapat komisi. “Itu agar diperoleh hasil yang lebih maksimal,” tutup dia. (ami/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *