Terima Usulan Hak Interpelasi Dewan, Jupri Mahmud: Dibawa ke Rapat Bamus DPRD

  • Whatsapp
Terima Usulan Hak Interpelasi Dewan, Jupri Mahmud: Dibawa ke Rapat Bamus DPRD
Ketua DPRD Polman, Jufri Mahmud

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman),  Jupri Mahmud sudah menerima persetujuan dari 30 pengusul hak interpelasi ke Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar. Pengusulan anggota dewan ini terkait tidak diindahkannya rekomendasi DPRD untuk menunda tahapan Pilkades serentak.

Jupri Mahmud menyampaikan, usulan hak interpelasi dari 30 anggota DPRD sudah diterimanya, dan segera akan menindaklanjuti dengan meminta untuk segera di bawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Polman. Rapat Bamus DPRD untuk meminta tanggapan dan penjelasan dari pengusul, setelah itu akan diparipurnakan. Dalam paripurna nantinya, akan diminta semua tanggapan anggota dewan. ” Kalau setuju maka hak interpelasi akan berlanjut ke rapat paripurna, berikutnya kalau tahapan lancar disitu akan diminta kehadiran bapak Bupati Polman untuk memberikan penjelasan terkait materi interpelasi dan memintanya untuk menjawab semua pertanyaan anggota dewan. ” Kalaupun Bupati Polman tidak hadir dalam rapat paripurna, maka dewan terkait hak interpelasi itu akan menyurat ke Bupati untuk sebisa mungkin hadir untuk memberikan penjelasan ke pengusul hak interpelasi,”.jelas Ketua DPRD Polman, Jupri Mahmud, Rabu, 15 September 2021.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi I DPRD Polman, Lukman R mengatakan, hak interpelasi tersebut diusulkan berdasarkan aspirasi masyarakat terkait Perda Nomor 5 tahun 2017 pasal 24 Q tes tertulis dan wawancara. “Disini sangat jelas sangat bertentangan dengan peraturan diatasnya, kemudian norma baru di Permendagri Nomor 72 jelas kemudian pasal 49 yang tidak dihilangkan dari pasal 112 ,65 di perkuat lagi edaran Mendagri Nomor 68 tahun 92 terkait meminta gubernur untuk memfasilitasi bupati atau walikota agar menyesuaikan produk hukum dalam bentuk peraturan Daerah (Perda). Itu kan perintah, jadi saya kira legal standingnya lebih kuat dari pada hasil konsultasi yang menjadi dasar pemerintah saat ini untuk melanjutkan tahapan,” jelasnya.

Harus diketahui, selaku inisiator yang disetujui sebanyak 30 anggota DPRD untuk mengajukan hak interpelasi untuk mendengarkan langsung seperti apa penjelasan Bupati Polman terkait pelaksanaan Pilkades serentak ini.(win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *