Tahapan Pilkades Serentak Ditunda di Polman, Dewan:  Tunggu Revisi Perda

  • Whatsapp
Tahapan Pilkades Serentak Ditunda di Polman, Dewan:  Tunggu Revisi Perda

PARE POS.CO.ID,POLMAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tetap optimis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 akan terlaksana tahun ini.  Sembari menunggu Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa direvisi, maka tahapan Pilkades ditunda paling lambat 1 bulan.

Penegasan itu terungkap melalui inisiatif DPRD dan hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Tim Pengusul Rancangan Perda (Ranperda). Dimana kegiatan itu mengundang Ketua APDESI Polman, Ketua Lembaga Asosiasi Masyarakat Desa dan Ketua Formatur Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Polman serta Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Dimana mereka diminta untuk meminta masukan terkait revisi Perda tentang Pilkades serentak.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua I DPRD Amiruddin mengatakan, pelaksanaan Pillkades tetap terlaksana di 2021. Tapi selama Perda direvisi tahapan pilkades serentak di hentikan dalam kurun waktu 1 bulan sampai selesai direvisi. “Pilkades tetap berjalan di 2021 dan perda ini segera semaksimal mungkin kita bahas, tahapan dihentikan sementara sampai perda selesai direvisi dengan target DPRD paling lambat 1 bulan,” ucap Amiruddin diruang Aspirasi DPRD Polman, Rabu, 8 September 2021

Terkait kehadiran semua elemen yang dihadirkan diruang aspirasi itu untuk mengindentifikasi masalah yang akan direvisi salah satunya bagian tes wawancara sepakat akan dihilangkan. Namun belum dipastikan karena semua hasil yang didiskusikan hari ini akan dikonsultasikan ke tim ahli yang ada di Makassar.

Senada dengan itu, usai mengikuti rapat Ketua Bapemperda Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain menyampaikan, sesuai penyerapan aspirasi selama ini permasalahan yang ada di Perda Nomor 5 Tahun 2017 pasal 24 ayat Q yang menjadi polemik selama ini adanya tes wawancara dan tertulis. Kemudian DPRD ingin menghapuskan pasal itu, dan selama pembahasan revisi masih berproses kita berharap Panitia Pilkades baik ditingkat Desa maupun Kabupaten dapat menghentikan proses tahapan alias ditunda selama 20 hari kedepan. “Jadi ditunda dulu tahapan paling lama 1 bulan , sambil menunggu revisi Perda Pilkades 2021 selesai. Namun bukan berarti Pilkades ditunda hanya tahapannya. Pilkades tetap terlaksana ditahun ini,” tutup Gusrinaldy. (win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *