Perda Pergudangan tak Bertaji, Yasser: Pemkot Parepare Hanya Bisa Berjanji

  • Whatsapp
Perda Pergudangan tak Bertaji, Yasser: Pemkot Parepare Hanya Bisa Berjanji
Nampak salah satu gudang bahan bangunan Toko Sekawan di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Isu adanya bergaining para pemilik gudang dalam kota ke pemerintah daerah kian menguat ditengah masyarakat. Terlebih, aturan mengenai soal pergudangan sangat jelas termaktup pada peraturan daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2018 tentang pergudangan. Anggota DPRD Kota Parepare, Yasser Latief mengungkapkan, kondisi itu akibat kalau pemerintah hanya bisa berjanji, tapi tidak punya kemampuan mewujudkannya. “Pemkot janjinya membuat kawasan pergudangan atau kawasan industri parepare dan sekitarnya (KIPAS), tapi sampai saat ini belum terealisasi. Jadi jangan larang gudang dalam kota, sebelum siap gudang dan fasilitasnya diluar kota,”jelas Ketua Fraksi NasDem tersebut.

Jadi, lanjut Yasser, jangan menyalahkan kalau gudang dalam kota masih tetap ada. “Para pengusaha siap  kalau mau dipaksakan gudang di luar kota, tapi pemerintah siapkan dulu tempat dan fasilitasnya,”bebernya. Dari data yang dihimpun Parepos.co.id, kawasan KIPAS sendiri telah disiapkan. Bahkan Pemkot Parepare telah membebaskan lahan sekitar 50 hektare khusus untuk wilayah pergudangan di wilayah Lapadde.

Bacaan Lainnya

Terpisah, penggiat LSM Kota Parepare, Sofyan Muhammad ikut membenarkan adanya lokasi KIPAS tersebut. “Tapi, nampaknya tak ditindaklanjuti. Bahkan, jalan diwilayah itu telah dibangun dan bagus. Namun tak memiliki gudang,”jelasnya. Terkait Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang pergudangan, kata Sofyan, tak bertaji alias ompong. Dampak tidak dijalankannya amanat dari sejumlah pasal perda tersebut, tak ada sanksi bagi yang memiliki kewajiban melaksanakannya karena materi muatan tak bersifat pengaturan.

Perda adalah salah satu instrumen hukum yang bersifat mengatur. ” Maka semestinya perda itu memiliki norma yang melarang subjek yang diatur untuk melakukan sesuatu. Dan harus ada norma yang mengharuskan subjek yang diatur untuk melakukan sesuatu. Tapi faktanya perda ini tak bertaji,”tegasnya. Dari klarifikasi dengan Dinas PUPR terkait perizinan pergudangan dalam kota, lanjut Sofyan, tak satupun pernah mengeluarkan IMB gudang dalam kota. “Artinya gudang dalam kota itu tak memiliki tanda daftar gudang (TDG). Maka muncul lagi pertanyaan, bagaimana dengan pembayaran pajaknya. Ini yang menguatkan dugaan terjadi sebuah pembiaran, dimana bisa berdampak pada terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),”tutup Sofyan, Senin, 6 September 2021.(*/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *