Pajak Gudang Capai Miliaran, Jangan Ada ‘Gayus’ di Parepare

  • Whatsapp
Pajak Gudang Capai Miliaran, Jangan Ada 'Gayus' di Parepare
ist. pajak

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE- Peraturan daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pergudangan yang merupakan inisiatif dari DPRD Kota Parepare Tahun 2018 ini mengharuskan pergudangan tidak lagi berada di dalam wilayah perkotaan. Namun, faktanya sejak terbit aturan pergudangan pelaksanaannya tak sesuai dengan apa yang termaktup dalam Perda tersebut, bahkan terkesan menjadi sebuah pembiaran.

Penggiat LSM Kota Parepare, Sofyan Muhammad memahami kondisi tersebut. Bahkan, tak terlalu mempersalahkan pihak pemilik gudang. Akan tetapi, pria bertubuh jangkung, mencurigai dengan adanya pembiaran dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Utamanya terkait soal pajak. “Jangan-jangan ada gayus pajak di parepare,”katanya.

Bacaan Lainnya

Sindiran adanya gayus pajak itu, kata Sofyan, mengingat pergudangan yang ada dalam kota tak memiliki tanda daftar gudang (TDG). “Nah, disini letak pertanyaannya. Pajaknya kemana, siapa yang mengambilnya. Itu mencapai miliaran rupiah,”jelasnya. Anehnya lagi, pernah ada penindakan gudang bahkan disegel oleh Satpol PP sebagai penegak Perda. Akan tetapi, gudang itu tetap beroperasi hingga saaat ini.

Sofyan menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Pada pasal 1 angka 1 Permendag 16/2016 menyatakan bahwa gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Maka, Setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG, yang merupakan bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang. “Jika pemilik gudang tidak memiliki TDG, maka akan dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”tutupnya.(ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *