KPK Warning Kepala Daerah Hindari Korupsi terkait Pengisian Jabatan

  • Whatsapp
KPK Warning Kepala Daerah Hindari Korupsi terkait Pengisian Jabatan

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahannya.

Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah. Dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah. KPK mengidentifikasi beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, yaitu di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa. Kemudian, korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

Bacaan Lainnya

Hal itu ditegaskan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding kepada Parepos.co.id, melalui rilis resminya, sore ini. Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK telah mendorongdiimplementasikannya Monitoring Center for Prevention (MCP). Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam aplikasi tersebut.

KPK Warning Kepala Daerah Hindari Korupsi terkait Pengisian Jabatan
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding

Kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

KPK mencatat, lanjut Ipi, kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 Bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo. Untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengisian jabatan. KPK mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis sistem merit.

Dalam aplikasi MCP, terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SK Kepala Daerah, sistem informasi, kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi, tata kelola SDM, serta pengendalian dan pengawasan.

Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan, termasuk tidak menjadikan proses pengisian jabatan di instansinya sebagai lahan untuk korupsi.

Stop di Angka 16

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan  kepala daerah beserta jajarannya se-Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk menjauhi korupsi. Demikian disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama dalam rapat koordinasi secara daring pada 2 September 2021.

“Sejak 2014 sampai hari ini sudah 16 kepala daerah Jatim terjaring OTT KPK. Saya minta stop di angka 16. Coba pada saat ingin berbuat korupsi, Bapak/Ibu bayangkan rasanya pakai rompi oranye KPK dilihat seluruh keluarga besar dan masyarakat yang memberi amanah untuk memimpin,” tegas Bahtiar.

Dalam kurun waktu Mei hingga Agustus tahun 2021 ini, sambung Bahtiar, sudah 2 kepala daerah di Jatim yang tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Probolinggo.

“Oligarki ini memang ada indikasi semacam pengamanan potensi-potensi permasalahan yang sebelumnya. Tapi saya katakan itu tidak salah, kalau proses dilalui dengan benar, orangnya berkualitas dan tidak melakukan penyimpangan,” tambah Bahtiar.

Hadir dalam rakor yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kepala daerah untuk memperhatikan warning dari KPK. Berbagai ikhtiar untuk melakukan upaya-upaya peningkatan good governance dan clean government, katanya, sudah dilakukan. Namun, dia juga menyadari masih banyak yang harus dibenahi.

“Pertemuan seperti ini menjadi bagian yang penting untuk bersama-sama membangun komitmen stop di angka 16. Ini harus menjadi password dan pesan yang kuat untuk kita semua. Hal-hal terkait manajemen ASN, gratifikasi dan gaya hidup merupakan hal-hal yang harus kita lakukan penguatan. Mudah-mudahan menjadi komitmen kita yang makin kuat untuk menjalankan amanah yang lebih baik,” ujar Khofifah.

KPK menegaskan bahwa setiap area intervensi dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) itu ada tujuannya. KPK berharap implementasinya selaras dengan skor. Khusus Jatim, kata Bahtiar, permasalahannya masih terkait manajemen ASN dan pengadaan barang jasa. Selain itu, hubungan afiliasi menurutnya sangat kuat di Jawa Timur. Hal ini, lanjutnya, dibuktikan dari masih banyaknya pengaduan masyarakat yang KPK terima.

Sedangkan, Ketua Satuan Tugas Korsup Wilayah III KPK Edi Suryanto meminta agar kasus yang menimpa kedua bupati tersebut menjadi bahan introspeksi. “Bagaimana mau memperhatikan kinerja dan penyerapan anggaran kalau kepala daerahnya sibuk munguti “jatah preman” untuk isi jabatan bahkan hingga level kepala desa? Lalu, apabila si kepala desa terpilih dari hasil suap, apa bisa menjamin dapat bekerja dengan baik alih-alih mencari pengembalian modal untuk posisinya? Terus seperti itu,” ujar Edi.

Wali Kota Malang, Sutiaji yang turut hadir menyampaikan usulan level eselonisasi untuk Inspektur agar setara dengan Sekretaris Daerah yaitu 2A, tidak seperti sekarang 2B. Sehingga, harapnya, Inspektur akan memiliki keberanian lebih dalam melakukan pengawasan. Hal ini, katanya, juga sudah pernah diutarakan kepada Kemendagri dan KemenpanRB.

Di akhir rakor, KPK sepakat perlunya penguatan Inspektur dalam upaya implementasi program pencegahan korupsi mengingat tugas dan wewenangnya sebagai pintu gerbang pertama dalam melakukan pengawasan. Namun, KPK juga mengingatkan bahwa kekuatan Inspektur hanya salah satu faktor.

“Jangan Inspektur berpikir eselon rendah lantas mengesampingkan komitmen. Sekarang, kami minta Bapak/Ibu berdayakan Inspektur sekuat-kuatnya. Kira-kira kapabel tidak? Dukung dengan regulasi yang kuat. Kedua, Bapak/Ibu juga dapat melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan inspeksi atau reviu terhadap OPD,” pungkas Bahtiar.(*/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *