DID untuk Bangun Masjid Terapung, Dewan Parepare Akui tak Bijak

  • Whatsapp
DID untuk Bangun Masjid Terapung, Dewan Parepare Akui tak Bijak
Dua anggota DPRD Kota Parepare, Yusuf Lapanna dan Yasser Latief saat menyeruput kopi bersama di Warkop 588

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pembangunan Masjid Terapung ditengah pandemi Covid-19, terus menjadi perhatian tersendiri bagi anggota DPRD Kota Parepare. Dua fraksi yang menyoroti itu yakni, Partai NasDem dan Gerindra. Pembangunan Masjid Terapung yang kini terus digenjot pembangunannya itu dianggarkan melalui DID senilai Rp30 miliar dari total Rp 55 miliar yang diterima Pemerintah Kota Parepare atas prestasinya dan kinerjanya. Hal itu diungkapkan dua anggota DPRD Kota Parepare.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Parepare, Yasser Latief mengungkapkan, penggunaan DID dimasa pandemi semestinya diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah. Termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan bantuan sosial. “Namun, nyatanya pemerintah kota tidak memfokuskan hal itu. Malah lebih besar dianggarkan untuk infrastruktur melalui pembangunan Masjid Terapung,”katanya, Ahad, 5 September di Warkop 588.

Bacaan Lainnya

Penggunaan DID untuk infrastruktur itu telah getol dipertanyakan sejak pandangan umum. Tapi, apapun itu kembali lagi kepada kebijakan kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Parepare. Senada diungkapkan, Anggota DPRD Parepare dari Fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna yang menilai, kebijakan pembangunan infrastruktur melalui DID tak bijak ditengah masa pandemi Covid-19. “Kami juga mempertanyakan itu pada pandangan umum, tapi tak direspon. Saya pribadi menyayangkan jika pembangunan Masjid Terapung dengan menjual nama bapak BJ Habibie dengan modal DID,”bebernya.

Yusuf pun menilai langkah Wali Kota tidak bijak ditengah masa pandemi. Lagian, kata Yusuf, banyak figur dan tokoh lain di Kota Parepare selain BJ Habibie. “Semestinya jika ingin mengangkat nama bapak BJ Habibie itu, bukan melalui infrastruktur tapi melalui jiwa sosial yang selalu diperlihatkannya,”jelasnya. Seperti diketahui, ada 11 kriteria penilaian yang mendapatkan DID pada 2019 yakni dalam hal kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum,¬†peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemudahan berusaha.

DID adalah dana yang dialokasikan APBN untuk memberikan penghargaan kepada provinsi, dan kabupaten atau kota yang mempunyai kinerja baik.
Kementerian keuangan menggelontorkan DID dengan nilai total Rp93,83 miliar kepada 10 pemerintah daerah yang berhasil melakukan kebijakan pengurangan penggunaan plastik pada 2018. Adapun anggaran itu sudah dianggarkan dalam APBN 2019. Anggaran DID ini tercatat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp8,5 triliun. DID masuk ke dalam pos Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun tahun ini, atau meningkat dari tahun sebelumnya Rp766,2 triliun.(*/ade)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *