Bupati Pemekasan Kunker di Soppeng, Berguru Pengelolaan KIHT

  • Whatsapp
Bupati Pemekasan Kunker di Soppeng, Berguru Pengelolaan KIHT
Bupati Pemekasan bersama rombongan diterima oleh Wakil Bupati Soppeng, H Lutfi Halide di Triple 8 jalan Lompo, Senin 27 September 2021.

PAREPOS.CO.ID, SOPPENG — Bupati Pamekasan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Soppeng dalam rangka studi tiru pengelolaan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Bupati Pemekasan bersama rombongan diterima oleh Wakil Bupati Soppeng, H Lutfi Halide di Triple 8 jalan Lompo, Senin 27 September 2021.

Bupati Pamekasan diwakili Sekda Pamekasan, Ajip Abdullah mengatakan, kedatangannya ke Kabupaten Soppeng untuk melakukan studi tiru, dan mencoba belajar ke Soppeng yang terlebih dahulu membangun KIHT.

“Kami di Pamekasan baru memulai membangun KIHT, dan masih dalam tahap studi kelayakan,” ujarnya.

Selain itu Ajip Abdullah mengungkapkan, bahwa Pamekasan adalah daerah penghasil tembakau yang memiliki luas area 30 ribu hektar, dan dapat menghasilkan 20 ribu ton pertahunnya.

Dia mengaku ingin tembakau ini bisa diproduksi menjadi rokok di Kabupaten Pamekasan. Olehnya itu, dia berharap bisa belajar dari Soppeng terkait dengan pengelolaan KIHT,” ucapnya.

“Mudah-mudahan kunjungan ini bisa membawa hasil dan manfaat untuk Kabupaten Pamekasan, sehingga kami bisa membangun Kawasan Industri Tembakau dengan baik,” tambah Ajip Andullah.

Sementara Wabup Soppeng, H Lutfi Halide mengucapkan terimakasihnya atas kunjungan Bupati Pamekasan berserta rombongan ke Kabupaten Soppeng.

Lutfi Halide menjelaskan, KIHT Soppeng yang terletak di Bentengnge, Kecamatan Lalabata, miliki luas kawasan 3,6 hektar telah diresmikan pada 16 Oktober 2020. Kawasan tersebut dikelola Pemerintah Daerah melalui Perusda Soppeng.

Kesuksesan Perusda Soppeng untuk mengelola KIHT ini berkat dukungan dari Bea Cukai sebagai fasilitator dan pembina.
Perusda dalam hal ini sebagai pengelola kawasan industri. Dimana Perusda bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Tembakau Rokok Soppeng (HIPERTAS).

Lutfi katakan, saat ini standar operasional prosedur yang telah diimplementasikan di KIHT, yaitu SOP pelayanan dan pengawasan mulai dari penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Mulai dari penetapan tarif cukai hasil tembakau, pengambilan pita cukai, dan pengawasan pengeluaran barang di KIHT.

Selain itu, dia jelaskan, pembentukan KIHT Soppeng sesuai Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Menurutnya, manfaat pengusaha rokok yang bergabung dalam KIHT Soppeng akan mendapatkan sejumlah kemudahan dalam hal perizinan dan penundaan pembayaran cukai.

Lutfi mengakui penerimaan dari sektor cukai terus mengalami peningkatan sejak dibangunnya KIHT di Soppeng. Untuk nilai pita cukai yang telah direalisasikan sampai dengan September 2021 mencapai Rp1,7 miliar.

“Pengelolaan industri hasil tembakau di KIHT selama tahun 2021 diperkirakan jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 4,09 ton, dengan asumsi 1 batang sama dengan 1,15 gram dan kapasitas produksi selama tahun 2021 sekitar 3,5 juta batang rokok dengan kapasitas mesin terpasang 500 batang/menit,” urai Lutfi Halide.

Lanjut dikatakan, semua hasil jenis tembakau yang diproduksi di KIHT merupakan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan beberapa jenis merek rokok seperti merek empat pilar, mas dua-dua, nikmat dan merek lainnya.

Produk Sigaret Kretek Mesin ini wilayah pemasarannya masih dalam provinsi Sulsel yaitu di wilayah Kabupaten Soppeng, Barru, Wajo, Pinrang dan Sidrap.

“Semoga kedepannya produksi rokok Sigaret Kretek Mesin ini dapat dipasarkan secara nasional bahkan bisa menembus manca negara,” pungkasnya. (wis/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *