AMP Meminta Eksekutif dan Legislatif Sepaham Terkait Revisi Perda Pilkades

  • Whatsapp
AMP Meminta Eksekutif dan Legislatif Sepaham Terkait Revisi Perda Pilkades

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dan Satuan Pemuda Pancasila (Sapma) Cabang Polman yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Polman (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Polman, Kamis, 9 September 2021.

Aksi unjuk rasa yang digelar HMI ini menuntut dan menyuarakan agar pemerintah kabupaten dalam hal ini eksekutif agar mendukung DPRD dalam melakukan revisi Perda terkait Pilkades serentak yang akan digelar ditahun 2021.

Kordinator Aksi, Ridwan menyampaikan dalam prinsipnya pemilihan kepala desa adalah pelaksana kedaulatan rakyat di desa, dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Eskalasi politik yang akan berlangsung ditingkat desa esensinya menghendaki sirkulasi pergantian kepemimpinan yang diharapkan mampu menciptakan kerukunan, kesejahteraan serta keadilan untuk masyarakat desa. Namun prosesi demokrasi ditingkat desa menuai polemik yang hingga hari ini belum menemukan titik temu antara pihak legislatif dan eksekutif.

Aliansi Masyarakat Polewali Mandar dengan ini mendorong percepatan penyelesaian polemik Pemilihan Kepala Desa Serantak agar segera menemukan solusi bersama demi kepentingan masyarakat luas. Ridwan katakan kesimpulan dari hasil pengkajian ini melahirkan aspirasi dan tuntutan adalah sebagai berikut mendukung revisi Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa agar tetap sesuai dengan semangat hierarki penyusunan perundang -undangan dengan adanya norma baru di dalam Permendagri No 72 Tahun 2020.

Mendukung menghilangkan pasal 24 ayat g dalam perda nomor 5 tahun 2017 tentang tes tertulis dan wawancara dan bisa memposisikannya sebagai syarat tambahan bukan sebagai syarat wajib sebagai mana yang tertuan di dalam perbup. Serta mendukung tahapan penundaan dengan tetap memastikan tahapan pilkades terlaksana di tahun 2021.

Untuk itu, kami meminta agar DPRD kab polman segera menyelesaikan revisi perda inisiatif serta meminta kepada Bupati Polewali mandar agar menunda sementara tahapan pilkades hingga selesainya perda inisiatif. Dan tetap memastikan agar Pilkades terlaksana di tahun 2021 serta meminta agar Bupati Kabupaten Polman bersama dengan DPRD bisa duduk bersama agar tidak terjadi resistensi, miskomsepsi dan bisa mengambil langkah langkah solutif demi kepentingan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Andi Nursami Masdar menyampaikan, apa yang berjalan saat ini akan tetap berjalan apa lagi tahapan sudah berjalan sehingga sangat rancu ketika tahapan ditunda. “Jadi kami pun berharap Pilkades tahun ini dapat terlaksana dengan baik namun kalau ada revisi berdasarkan kordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri terkait Pilkades bahwa yang memungkinkan untuk direvisi disini cukup Peraturan Bupati,” ujar Andi Nursami. (win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *