WALHI Sulsel Segera Beberkan Pelanggaran Anjungan Cempae

  • Whatsapp
WALHI Sulsel Segera Beberkan Pelanggaran Anjungan Cempae
Pelaksanaan proyek anjungan Cempae, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) segera membeberkan akan temuan dugaan pelanggaran proyek reklamasi yang menelan anggaran puluhan miliar di Kota Parepare. Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhamamd Al Amin mengungkapkan, persoalan reklamasi sudah menjadi perhatian dan telah ditindaklanjuti WALHI Sulsel. “Sebentar, akan ada masanya. Tim kami masih dilapangan, dalam waktu dekat akan kita ekspose,”jelasnya, Rabu , 25 Agustus 2021.

WALHI, kata Al Amin, mencium ada pelanggaran yang akan segera kami ungkap dan sampaikan.” WALHI lagi melakukan investigasi dilapangan, dan kini lagi melakukan finalisasi kajian. Dan hasil sementara ada dugaan pelanggaran lingkungan dalam konteks anjungan cempae,”tegasnya. Terkait pelanggaran yang terungkap itu diantaranya, perusakan dan menghilangkan ekosistem laut pesisir dan ada ruang masyarakat yang hilang. Dan potensi penggusuran akan meningkat dimasa yang akan datang.”Jadi pelanggaran mulai terlihat, penghilangan ekosistem nampak, penghilangan ruang hidup masyarakat juga nyata dan potensi penggusuran yang semakin besar akan dialami masyarakat Parepare, utamanya sekitar anjungan cempae,”bebernya.

Bacaan Lainnya
WALHI Sulsel Segera Beberkan Pelanggaran Anjungan Cempae
Proses pemancangan proyek Masjid Terapung di Kota Parepare

Untuk proyek Masjid Terapung sendiri, lanjut Al Amin, walau tidak fokus disitu karena tidak ditemukan kegiatan masyarakat didalamnya. Berbeda dengan anjungan cempae. Tapi sebenarnya, ada kesamaan dalam dua hal itu. Dimana pelanggaran lingkungannya juga ada dengan penghilangan ekosistem pesisir. ” Namun, semua itu akan kami ekspose dalam waktu dekat. WALHI tidak sekonyong-konyong menyampaikan informasi atau rilis tanpa ada kajian mitigasi resiko dan tentunya melihat diksi-diksi yang kami keluarkan juga harus melihat resiko. Apa lagi dengan adanya UU IT yang mampu membungkam gerakan kita. Termasuk mengkajinya secara hukum.

Ada Temuan Laporkan ke Pihak Berwajib

Dugaan akan berbagai pelanggaran yang ditemukan LSM WALHI pun akan menjadi jawaban dari apa yang telah disampaikan salah satu anggota DPRD Kota Parepare. Dimana sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin yang melakukan kunjungan kedua untuk menindaklanjuti laporan masyarakat serta yang diributkan media-media. Selain mewarning pelaksana dan kontraktor agar bekerja dengan baik. Ia juga menekankan kepada pelaksana proyek untuk menjaga kualitas proyek. Sementara semua keluhan masyarakat wajib diperhatikan.

Sebab apabila semua itu diabaikan, akan ada konsekuensi hukumnya, dan tentunya akan melibatkan penegak hukum. Terkait perizinan pembangunan Anjungan Cempae, Rudy mengatakan, izinnya sudah ada termasuk izin pemanfaatan lokasi yang disetujui Kementerian Kelautan. Izin lingkungan sudah ada dari dinas terkait di provinsi serta izin lokasi oleh Walikota Parepare.

Dia menjelaskan, pembangunan Anjungan Cempae jika tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka bisa berdampak. “Kita ada Perda RTRW, tapi sudah direvisi, namun saya belum buka hasil revisinya. Jika memang tidak sesuai, ya pasti berindikasi hukum. Nanti saya pelajari perdanya. Saya yakin RTRW sesuai,” kata Rudy.

Rudy juga memastikan bahwa ada perizinannya. “Tidak mungkin semua mau orang mau diperlihatkan. Kalau seribu orang masa diperlihatkan pada semuanya. Yang jelasnya kalau ada mempertanyakan terkait perizinannya, saya pastikan ada,” katanya. “Simpel saja, apabila ada temuan dan tidak yakin, yah dilaporkan saja kepada pihak berwajib. Tapi hati-hati jangan sampai tidak terbukti, anda dikembaliki. Sekali lagi kami tegaskan, kami mengawasi, bukan menjudge, dan sebelumnya kami konsultasikan ke dinas terkait provinsi mengenai izin-izinnya,” tegas Rudy.

Kehadiran Anjungan Cempae sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Soreang. Hal itu karena selama ini pembangunan utamanya ikon Kota Parepare memfokuskan di Kecamatan Bacukiki Barat dan Ujung. “Jadi, masyarakat Soreang memang butuh yang seperti ini. Mereka butuh tempat untuk refreshing, olah raga, dan lainnya Selain itu, itu merupakan ikon pertama di bangun di Kecamatan Soreang,” jelas legislator PPP tersebut.(ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *