Wabup Soppeng Minta SKPD Siapkan Dokumen dan Data Tim Pemeriksa BPK

  • Whatsapp
Wabup Soppeng Minta SKPD Siapkan Dokumen dan Data Tim Pemeriksa BPK

PAREPOS.CO.ID, SOPPENG — Wakil Bupati Soppeng, H.Lutfi Halide mengikuti Entry Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan secara virtual zoom di ruang Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Senin 23 Agustus.

Kegiatan tersebut dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Soppeng sebagai daerah kabupaten yang dijadikan sample di Sulsel, yang terfokus pada kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2020 dan 2021 (semester I).

Wabup Soppeng, H Lutfi Halida dalam kesempatan itu menyampaikan, hari ini pihaknya secara resmi menerima tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan di Kabupaten Soppeng terkait Program Perlindungan Sosial Kabupaten Soppeng yakni yaitu BLT- DD.

Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Soppeng, Wabup Lutfi Halide menyampaikan, penghargaan kepada BPK Perwakilan Sulsel sehubungan ditetapkannya Kabupaten Soppeng yang akan diaudit terkait BLT-DD, dan berharap semoga kegiatan audit ini dapat terlaksana dengan lancar walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Terkait hal tersebut, Wabup Soppeng minta kepada SKPD terkait agar merespon dan memberikan pelayanan secara maksimal. Dengan menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan diusahakan untuk dipenuhi sesuai dengan jadwal waktu yabg telah ditetapkan.

Ahmad Fauzi Amin, Kepala Sub Auditor Sulawesi Selatan III, Ahmad Fauzi mengucapkan terima kasih kepada Wabup Soppeng atas penerimaannya, sekaligus menyampaikan lingkup pemeriksaan PDTT ini akan dilakukan pada desa-desa di wilayah Kabupaten Soppeng. Termasuk pada SKPD terkait lainnya untuk kegiatan selama tahun anggaran 2020 sampai semester I tahun 2021.

Labjut dikatakan Ahmad Fauzi, tujuan pemeriksaan ini yakni melakukan identifikasi kriteria pemeriksaan, pemahaman entitas, pemahaman sistem pengendalian internal (SPI), penentuan materialitas, penilaian resiko, penentuan uji petik, serta pengelolaan penentuan strategi dan rencana pemeriksaan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT -DD) dan menyusun program pemeriksaan terinci.

” Sasaran pemeriksaan meliputi desain SPI dan Implementasinya, perencanaan dan penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi,” urainya.

Ahmad Fauzi menambahkan, bahwa tahap pemeriksaan meliputi pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci.

Sementara organisasi yang terlibat dalam pemeriksaan, kata Ahmad, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas PMPTS, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Inspektorat, Kecamatan, Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Turut hadir mendampingi Wabup Soppeng dalam kegiatan tersebut, Sekda H Andi Tenri Sessu, Kepala Inspektorat, Asisten I, Kadis Sosial, Kadis PMD, Kepala BPKPD, Kadis Dukcapil, Kadis PTSP-Nskertrans, Kabag Hukum Setda. Termasuk seluruh camat, Irban Inspektorat dan Kades juga mengikuti acara itu secara virtual di tempat kerjanya masing masing. (wis/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *