Pilkades Serentak Ditunda, Dewan Minta Perda dan Perbup Segera Direvisi

  • Whatsapp
Pilkades Serentak Ditunda, Dewan Minta Perda dan Perbup Segera Direvisi

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman meminta kepada pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa (DPMD) untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan rekomendasikan dari Kemenkumham Sulbar untuk merevisi Perda No 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 terkait Pilkades di Kabupaten Polewali Mandar.

Ketua Komisi 1 DPRD Polman,¬† Lukman mengatakan berdasarkan aturan yang ada pelaksanaan Pilkades di Polewali Mandar harus melaksanakan revisi Peraturan Daerah ( Perda) terlebih dahulu, karna ini berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Hal tersebut juga dikuatkan dengan dasar Permendagri 65 tahun 2017 pasal 49 yang tidak dirubah dalam permendagri 72 tahun 2020. Sehingga inilah menjadi dasar di Komisi 1. “Memang sejatinya ini harus segera kita dorong pembahasan revisi perda ke pimpinan lalu merapatkan bersama Bapemperda DPRD Polman, karena kita ingin mengurangi resiko yang ada bukan malah tidak mengikuti aturan ketentuan hukum kita,”katanya, Kamis 12 Agustus 2021.

Sesuai hasil kunjungan ke Kemenkumham Provinsi Sulbar merekomendasikan bahwa Perda No 5 Tahun 2017 tersebut untuk di revisi yang lebih lanjut karena berdasarkan hirarki perundang-undangan dan amanah terkait permendagri 72 tahun 2020.

Berdasarkan permendagri 112 tahun 2014 itu dilanjutkan ke Perda, lalu permendagri 65 tahun 2017 juga dilanjutkan untuk diatur ke Perda begitu juga permendagri 72 tahun 2020. ” Karena adanya beberapa revisi terkait permendagri 72 tahun 2020 tersebut yang harus dituangkan dalam Peraturan Daerah karena muatannya yang telah berubah,” jelas Lukman.

Lanjutnya, tahapan Pilkades yang hari ini telah berjalan tidak apa dilaksanakan tetapi selanjutnya ketika perda tersebut masuk dalam tahapan revisi maka sejatinya jadwal dan tahapan pilkades ditunda sampe perda tersebut selesai dibahas. Nantinya silahkan DPRD dan Eksekutif yang mengatur terkait pembahasan dan terkait jadwal tahapan yang ada.

Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Polman Agusniah mengatakan, kalau ada Perbup dan Perda yang harus di revisi mungkin bisa dikasi waktu dan pada intinya kami juga tidak mempersoalkan kalau ada direvisi asalkan ada persiapan kami dan apa saja yang harus kami siapkan sebab tahapan sudah ada berjalan dilapangan.

” Ini juga kami sampaikan dari segala aspek karena tahapan ini sangat berkaitan lagian kami tidak ada perencanaan revisi untuk revisi kami juga tidak ada anggaran dan tidak ada dalam perencanaan,”ujar Agusniah.

Kabid DPMD Polman Abdul Malik, menyampaikan ketika Perda direvisi pasti nya akan mempengaruhi beberapa tahapan Pilkades termasuk pelantikan dan itu otomatis mempengaruhi, sebab kalau Perda direvisi dan kapan ditunda tahapan pasti akan banyak meminta klarifikasi dan terlalu banyak waktu yang terbuang apalagi beberapa tahapan sudah berlangsung. ” Kita berharap ada solusi dengan tidak mengehentikan tahapan,”ujar Abdul Malik. (win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *