Pengawasan Kinerja Pemerintah, Inspektorat tak Bertaji di Parepare

  • Whatsapp
Pengawasan Kinerja Pemerintah, Inspektorat tak Bertaji di Parepare
Masyarakat nampak antusias menyaksikan salah satu pelaksanaan proyek di Kota Parepare. Saat ini sejumlah pihak menyoroti kinerja inspektorat

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Peran Inspektorat Kota Parepare dinilai tidak mampu memberikan transparansi dari hasil fungsi pengawasan yang dilakukan atas kinerja pemerintah kota. Termasuk berbagai indikasi terjadinya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan proyek yang terjadi.

Misalnya pada proyek anjungan cempae dan juga sejumlah proyek lainnya.

Bacaan Lainnya

“Harus diakui, inspektorat tak bertaji atau memiliki daya atas kelemahannya selama ini. Berbagai dugaan dan indikasi adanya pelanggaran itu kita hanya ketahui dari BPK atau BPKP,”kata salah satu aktivis LSM Parepare, Sofyan Muhammad, Ahad 29 Agustus 2021.

Sofyan mengakui, jika berbagai temuan dan indikasi yang ditemukannya selama ini sudah ditindaklanjutinya baik ke inspektorat dan lembaga penegak hukum. Namun, tiap ada momen dimana notabene publik menanti hasil informasi dari inspektorat.

Nyatanya, apa yang diharapkan tak sesuai dengan harapan. Bahkan, malah terkesan ditutup-tutupi.
“Sebenarnya mereka harus lebih aktif dalam pengawasannya. Jadi tidak perlu menunggu laporan masyarakat atau laporan resmi masuk. Seharusnya mereka menjadwalkan kegiatan pengawasan mereka. Kalau saat ini, sepertinya hanya diam menunggu informasi baru bergerak, sehingga kelihatan sangat longgar dalam pengawasan. Dampaknya membuat penyedia atau kontraktor bekerja tanpa pengawasan inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Terpisah, Peneliti Senior Kopel Indonesia, Herman mengakui, inspektorat adalah pengawas internal daerah. Maka sebelum berbagai persoalan itu mencuat pada institusi lain atau ditengah masyarakat, harusnya inspektorat dapat segera mengklirkan. “Inspektorat itu bamper pemerintah daerah. Dan paling paham soal seluk beluk pertangungjawaban keuangan daerah dibanding lembaga lain ,”jelasnya.

Inspektorat, lanjut Herman, selain memahami kinerja keuangan maupun program dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Jadi jika ada hasil pemeriksaan dari lembaga lain seperti BPK, mampu menjawab semua temuan-temuan yang ada sehingga OPD tidak kerepotan jika terjadi temuan,”ungkapnya.

Herman pun menilai perlunya ada sebuah kepekaan dari kepala daerah atau wali kota untuk melihat kinerja inspektorat. “Kalau ada inspektorat tak mampu membentengi pemerintah daerahnya, dalam artian mampu menilai kinerja OPD secara baik. Jadi inspektorat harus mampu mengantensi OPD yang ada,”tutupnya.(ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *