DLH Parepare: Proyek Anjungan Cempae tak Wajib Amdal

  • Whatsapp
DLH Parepare: Proyek Anjungan Cempae tak Wajib Amdal

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Proyek pembangunan anjungan cempae telah berjalan sejak tanggal kontrak 21 Juli lalu. Proyek dengan nilai kontrak Rp 19,2 miliar lebih menggunakan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen tersebut,  merupakan  dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, Budi Rusdi menjelaskan, kegiatan yang wajib Amdal untuk reklamasi yakni 50 meter keluar, atau punya luasan 25 hektar, atau memiliki lokasi penimbunan 500 ribu meter kubik. Maka apabila tidak masuk pada kategori tersebut maka wajib memiliki UKL-UPL. Apabila tidak wajib UKL-UPL, kata Budi, maka mendapatkan Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL). “Jadi Amdal tersebut tidak hanya di laut, tetapi untuk semua pembangunan sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No :P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. Memang ada kisaran kegiatan itu, mulai berapa besarnya, baru masuk pada kategori Amdal. Yang tidak masuk pada kategori Amdal berarti masuk kategori UKL-UPL. Apabila tidak masuk UKL-UPL masuk kategori wajib SPPL,”jelasnya, Selasa, 24 Juli 2021.

Bacaan Lainnya

Reklamasi proyek anjungan cempae yang hanya memiliki lebar 45 meter, hanya membutuhkan UKL-UPL. Pasalnya, tidak melebihi 50 meter, dan kubikasinya tidak melebihi 500 ribu meter kubik. Itu pun berdasarkan UU 23 Tahun 2014 untuk wilayah pesisir masuk pada kewenangan provinsi. Sehingga dokumen UKL-UPL dinilai oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulsel.

Bagaimana dengan DLH Parepare, untuk pengawasan reklamasi tersebut telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. “Jadi instansi kami melakukan pengawasan. Artinya kegiatan yang berpotensi berdampak lingkungan kita kawal semua. Ini namanya pengawasan lingkungan hidup, jadi ada beberapa bidang yang terkait didalamnya, ada dari tata lingkungan terkait masalah dokumennya, semuanya dari lingkungan hidup,” jelasnya.

Terpisah, PPK Anjungan Cempae, Suhandi mengungkapkan, pada reklamasi anjungan cempae, Pemerintah Kota Parepare telah memiliki izin lingkungan, bahkan Amdal. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No :P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal. “Kita telah mendapatkan izin dari provinsi. Karena yang mengeluarkan izin yakni dari DPMPTSP Provinsi Sulsel. Karena sudah keluar, jadi sudah memenuhi persyaratan. Seperti terdapat izin lokasi, izin pelaksanaan, dan izin lingkungan hidup, dan keluar satu pintu dari DPMPTSP,”tutup Suhandi, saat mengunjungi proyek anjungan cempae.(ana/B)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *