Bupati Barru Serahkan Ranperda Penanganan Covid-19 ke DPRD

  • Whatsapp
Bupati Barru Serahkan Ranperda Penanganan Covid-19 ke DPRD
Bupati Barru serahkan ranperda kepada Ketua DPRD Barru

PAREPOS.CO.ID,BARRU– Rapat paripurna tingkat I DPRD Kabupaten Barru, dalam rangka penyerahan, pemandangan umum fraksi dan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Penanganan Covid-19 di ruang paripurna DPRD Barru, Senin, 9 Agustus 2021.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai Pandemi dan dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan penyakit akibat infeksi Virus korona yang saat ini telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Bacaan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Barru termasuk daerah yang merasakan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19, memiliki letak geografis dan posisi geostategis sebagai jalur lintas nasional, setiap kendaraan umum lintas provinsi melalui Kabupaten Barru. Daerah ini dapat menjadi tempat singgah atau tempat istirahat. Bukan hanya itu juga, daerah ini memiliki dua pelabuhan sehingga menjadi rawan terdampak penularan Covid-19.

Bupati Barru, Ir. H. Suardi Saleh, M.Si mengakui, telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai dengan pasal 3 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Covid-19.

Satgas Covid-19, kata Bupati, telah mengeluarkan Surat Edaran serta kebijakan-kebijakan lain mengenai pencegahan dan penularan covid-19, namun upaya tersebut masih dianggap belum cukup efektif untuk menghindari dampak penyebaran Covid-19 di Kabupaten Barru.

Percepatan Penanganan covid-19 di Kabupaten Barru membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Peraturan Daerah (Perda) dianggap sebagai jenis peraturan perundang-undangan di daerah yang paling refresentatif untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang memuat pelibatan masyarakat secara langsung.

Peraturan mengenai Penanganan Covid-19 di Kabupaten Barru perlu mengatur ketentuan pidana sebagai instrumen bagi petugas dan Kejaksaan dalam melakukan tindakan terhadap oknum yang menghalangi upaya percepatan Penanganan Covid-19 di Kabuapten Barru.

Dalam tatanan hukum nasional, ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat bilateral dan dalam hirarki perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana yaitu Undang-undang dan Peraturan Daerah.

“Semoga penyerahan Ramperda Penanganan Covid-19 ini, di beri kemudahan dan kelancaran untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat diaplikasikan, agar dapat dijadikan bahan pembahasan sampai dengan Paripurna Tingkat II, sehingga Kabupten Barru memiliki landasan hukum untuk mewujudkan Kabupaten Barru yang lebih sehat dan bebas dari Pandemi Covid-19,”ujar Bupati Barru.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *