Sembilan Dewan Boikot Rapat Paripurna, Pengesahan LKPj Wali Kota Parepare Gagal Digelar

  • Whatsapp
Sembilan Dewan Boikot Rapat Paripurna, Pengesahan LKPj Wali Kota Parepare Gagal Digelar

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Sembilan anggota dewan memboikot rapat paripurna dengan agenda pengesahan laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Parepare Tahun Anggaran 2020. Ketidakhadiran wakil rakyat itu berdampak pada agenda rapat tersebut, dan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Dari pantauan parepos.co.id, anggota dewan yang hadir pada rapat tersebut hanya 16 orang. Sementara, untuk rapat paripurna persetujuan wajib dihadiri minimal 17 anggota dewan.

Adapun legislator yang memboikot pelaksanaan rapat paripurna tersebut yakni Yasser Latief, Tasming Hamid, Asmawati, dan Suyuti dari Fraksi NasDem. Selanjutnya, Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna dan Andi Amir Mahmud dari Partai Gerindra. Serta Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin dan Sudirman Tansi dari PBB.

Bacaan Lainnya

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare, Yasser Latief mengatakan koalisinya solid tak hadir dalam rapat paripurna. Aksi boikot itu, kata dia, dipicu ketidakpuasan dewan terhadap abainya Wali Kota menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Ini merupakan kelalaian Pemkot untuk mensejahterakan warganya. Saat ini hanya Kota Parepare di Sulsel yg belum memberikan TPP. Di sisi lain uang makan minum bagi ASN, juga sudah ditiadakan,”ujar Yasser Latief, Rabu, 7 Juli 2021.

Selain itu, Yasser menilai kinerja Pemkot dalam penanganan Covid-19 juga sekadar seremonial belaka. Kata dia, tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang ekonomi sulit akibat pembatasan aktivitas. “Padahal seharusnya masyarakat dibantu dengan kebutuhan pokok berupa sembako, sebagai kompensasi pelarangan beraktivitas. Juga bantuan modal kepada pelaku UMKM,”tegasnya.

Dan alasan ketiga, sambungnya, pihaknya menyayangkan aspirasi masyarakat dari reses dan musrenbang tak direspons dengan baik. Malahan memprioritaskan pembangunan fisik. “Hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD kurang diakomodir. Bahkan cenderung diabaikan,”tegasnya.

Senada, Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin juga angkat bicara atas aksi boikot itu. Kata dia, aksi boikot itu merupakan pernyataan sikap politiknya. Tidak lain, kata dia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kami ingin Pemkot memaksimalkan APBD dengan program yang pro rakyat. Utamanya kami berharap aspirasi masyarakat lewat reses dan musrenbang menjadi prioritas pada realisasi APBD kedepannya,” ungkap Legislator Dapil Soreang itu.

Aksi boikot itu berbuntut paripurna ditunda hingga besok, Kamis 8 Juli 2021. Penundaan itu dapat dilakukan seperti tertuang di tata tertib DPRD Parepare Pasal 120 ayat 3 dimana jika penundaan kali kedua itu tidak terpenuhi, maka pimpinan rapat dapat menunda paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah (Bamus). (anj/A)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *