Presiden Perintahkan Mobility Index Masyarakat Harus Turun 50 Persen dalam PPKM Darurat Jawa-Bali

  • Whatsapp
Presiden Perintahkan Mobility Index Masyarakat Harus Turun 50 Persen dalam PPKM Darurat Jawa-Bali

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan bahwa mobility index masyarakat harus dapat diturunkan sampai di angka 50% pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sebelumnya, mobility index pernah turun hingga 30 persen untuk melandaikan peningkatan kasus pada awal tahun ini. “Kita pasti bisa!! Mari laksanakan perintah Presiden kurangi mobilitas dengan drastis. Tetap di rumah, produktif, dan ibadah di rumah,” tegas Juru Bicara Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi saat memaparkan perkembangan terbaru dalam PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali dan PPKM Mikro di wilayah lain di Indonesia, Selasa, 6 Juli 2021.

Dia menambahkan, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tetap meminta kepada
Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan penyekatan mobilitas. Hal ini untuk memastikan kepatuhan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) dijalankan pada sektor non-essential. Jodi meminta kepada anggota masyarakat yang bekerja pada sektor esensial dan
kritikal agar dapat memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) perusahaan dapat mendaftarkan pegawainya untuk mendapat STRP. Informasi proses pendaftaran STRP bisa di pemerintah kabupaten kota setempat. “Khususnya kepada pimpinan pemerintahan daerah di Jawa dan Bali, kemarin saya sudah terangkan bahwa indikator PPKM Darurat bersumber pada panduan WHO dan Keputusan Menkes RI,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan ini, Jodi Kembali menjelaskan lebih rinci indikator pengendalian pandemi PPKM Darurat. Pertama yang dimaksud dengan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya sosial adalah mulai dari melaksanakan protokol kesehatan, penemuan kasus dan kontaknya, sampai dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti pemberlakuan Work From Home (WFH). Upaya-upaya ini sekarang perlu diperkuat dengan ditambah pembatasan-pembatasan yang diperketat karena penularan meningkat. “Pengetatan dapat dilonggarkan lagi ketika situasi telah membaik. Pengetatan dan
pelonggaran ini harus dilakukan agar tujuan dari pengendalian pandemi khususnya mencegah kesakitan dan kematian, menjaga keberlangsungan pelayanan
kesehatan dapat tercapai,” ujar Jodi.

Situasi pandemi, menurut Jodi, dibagi menjadi lima tingkat mulai dari nol sampai dengan empat menggambarkan kecukupan kapasitas respon sistem kesehatan
seperti kapasitas penemuan kasus, pelacakan kontak, dan perawatan relatif terhadap tingkat transmisi yang terjadi di suatu wilayah atau berkorelasi dengan naik turunnya penularan. “Level situasi nol, misalnya, adalah situasi di mana suatu wilayah yang memiliki
kapasitas respon memadai tidak memiliki kasus sama sekali. ini tujuan kita semua,”katanya.

Jodi menyebut, dalam hal ini wilayah tersebut tidak memerlukan pemberlakuan
upaya kesehatan masyarakat atau pun pembatasan sosial di luar upaya-upaya kesehatan masyarakat rutin seperti edukasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Sebaliknya, level situasi tertinggi yaitu level situasi empat, adalah situasiwilayah dengan transmisi komunitas sangat tinggi sedangkan kapasitas respon
terbatas. Dalam situasi ini, upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial yang ketat
perlu diterapkan agar jumlah kasus dapat diturunkan sampai ke level yang dapat ditangani oleh kapasitas sistem kesehatan yang ada. Asesmen level situasi pandemi ini kita lakukan setiap satu minggu di tingkat kabupaten/kota. Dan berdasarkan
asesmen terakhir, level situasi pandemi di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali berada di level 3 atau 4. “Dengan tingkat penularan di komunitas yang sangat cepat sehingga kapasitas respon sistem kesehatan yang ada dengan cepat terpakai bahkan melampaui kemampuan merespon alias kewalahan,” katanya,

Pemberlakuan PPKM Darurat, Jodi berharap dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera/ berbarengan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan
kapasitas respon kesehatan. Sehingga level situasi pandemi dapat membaik dan PPKM Darurat nanti dapat dicabut. Menurutnya, perkembangan tingkat transmisi dan kapasitas respon akan dilaporkan lebih detail oleh Kementerian Kesehatan dan juga akan kami siarkan langsung
lewat pernyataan pers harian PPKM Darurat. “Ikuti perkembangan upaya lewat siaran resmi pemerintah di konferensi pers live setiap hari jam 5 sore Waktu Indonesia Barat atau di covid19.go.id dan kemkes.go.id,” ujarnya.(*)

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *