PPKM Darurat, Butuh Penurunan 50% Mobilitas untuk Turunkan Jumlah Kasus

  • Whatsapp
PPKM Darurat, Butuh Penurunan 50% Mobilitas untuk Turunkan Jumlah Kasus

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Di hari ketiga pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan rapat dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota serta aparat terkait
untuk mengevaluasi PPKM Darurat di tiga provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. “Untuk melihat indikator mobilitas masyarakat dengan menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA. Ditemukan masih banyak sekali pergerakan masyarakat di 3 provinsi tersebut” ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi, Senin, 5 Juli, kemarin.

Ketiga indikator tersebut akan dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum. Menurut Jodi, berdasarkan
analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas 30% untuk menurunkan jumlah kasus. Namun dengan varian delta saat ini, estimasinya membutuhkan penurunan 50% mobilitas masyarakat. “Kita butuh saling mendukung untuk mencapai indikator ini. Tetap di rumah
produktif dan ibadah di rumah,” ujar Jodi.

Bacaan Lainnya

Dia memaparkan, data indeks tersebut nantinya akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi. Data indeks mobilitas ini nantinya akan segera digabungkan ke website Kementerian Kesehatan agar masing-masing daerah dapat segera mengupdate secara harian,
sekaligus dapat mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat.
Masih terkait dengan mobilitas masyarakat, untuk penyelarasan hasil tes agar dapat diakses banyak pihak, Kemenkes membuka akses bagi operator transportasi udara melakukan pengecekan kesehatan penumpang secara otomatis dengan menunjukkan QR Code di aplikasi pedulilindungi atau menunjukkan nomor NIK di
counter check-in.

Semua data penumpang termasuk yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen mereka tersimpan dengan aman di Big Data Kemenkes atau new all record (NAR) Kemenkes RI. “Big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi,” tuturnya.(*)

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan
rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *