Pemkab Barru dan Pinrang Sabet Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, KemenPANRB: Siap Berlomba di Tingkat Internasional

  • Whatsapp
Pemkab Barru dan Pinrang Sabet Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, KemenPANRB: Siap Berlomba di Tingkat Internasional
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis 29 Juli, malam tadi.

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Dua Kabupaten di wilayah Ajatappareng yakni, Pemerintah Kabupaten Barru dan Pinrang berhasil menyabet top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji klaster lembaga pemerintahan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Selain dua daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kota Makassar serta Kabupaten Luwu Utara ikut pula menyabet prestasi tersebut.

Seperti diketahui, Pemkab Barru dengan inovasinya Wisata Posyandu, Pemkab Pinrang dengan inovasi Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan (Jabat Erat), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan inovasi Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Gesit-19), Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan inovasi Getar Dilan serta Pemerintah Kota Makassar dengan inovasi Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan (Sentuh Pustaka).

Bacaan Lainnya

Hal itu tertungkap, setelah Deputi Bidang Pelayanan Publik KemePANRB, Diah Natalisa mengumumkan Top Inovasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021. Dimana terpilih 55 inovasi terbaik yang terdiri atas 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021, Kamis 29 Juli, malam tadi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB dan UG TV.

Kementerian PANRB menegaskan, kompetisi ini bukanlah tujuan akhir inovasi. KIPP hanya satu sarana untuk menjaring, mendokumentasikan, dan mempromosikan inovasi. “Juga saling berbagi dan tukar pengetahuan tentang inovasi pelayanan publik, serta untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik,” ujar Diah Natalisa. Inovasi dari berbagai instansi ini, adalah penyaringan dari 129 inovasi yang termasuk dalam Finalis Top Inovasi. Finalis Top Inovasi terdiri dari 99 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, Top 15 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.

Untuk mendorong agar Top Inovasi ini semakin banyak direplikasi di tengah keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia, Kementerian PANRB membentuk suatu simpul kerja sama antarlembaga, yakni Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Saat ini ada 12 provinsi termasuk kota dan kabupaten didalamnya yang ditetapkan sebagai percontohan JIPP. “Kami berharap JIPP dapat mengakselerasi proses penyebarluasan Top Inovasi Pelayanan Publik agar semakin cepat dan merata,” ungkap Diah.

Seluruh Finalis Top Inovasi melakukan presentasi dan wawancara di hadapan Tim Panel Independen (TPI) selama 20 menit secara virtual, dan TPI memberikan penilaian secara individu kepada tiap inovasi. Setelah tahap itu, dilakukan verifikasi lapangan secara virtual. Inovasi yang terpilih diharapkan bisa menyesuaikan segala bentuk dinamika, sehingga layanan masyarakat tetap optimal dalam situasi apapun. Kementerian PANRB sebagai penyelenggara KIPP, juga mencari inovasi yang mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Hasil dari KIPP ini nantinya akan dilombakan di tingkat internasional, yakni United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara bagi pemerintah daerah yang inovasinya masuk menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji, akan mendapat hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID). “Teruslah berinovasi, karena tujuan kita berinovasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Indonesia,” tutup Diah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *