Pemerintah Pastikan Tidak Ada Warga Negara yang Dibiarkan Kelaparan

  • Whatsapp
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Warga Negara yang Dibiarkan Kelaparan

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA- Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat
di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok. “Menko Luhut, memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk
masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi saat menyampaikan perkembangan
terkini terkait dengan implementasi PPKM Darurat, Minggu 11 Juli, kemarin.

Menurutnya, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara “micro targeted” tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial
(bansos). Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat. “Rakyat indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” tegas Dedy. Dia menambahkan, Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras melalui BULOG. Kebijakan terbaru Kementerian Sosial adalah menyalurkan bantuanberas sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui
jaringan BULOG yang tersebar di seluruh tanah air.

Bacaan Lainnya

Dedy memastikan Mensos Risma memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis dengan
mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.
Dalam proses pemutakhiran data, Mensos melibatkan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). “Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih
akurat juga diharapkan semakin cepat,” ujar Dedy.

Bansos dan Dapur Umum

Dedy menyampaikan,Kementerian Sosial menyiapkan tiga jenis bansos. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai(BST).
“Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu bulan ini, bulan Juli 2021,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Dedy, Kartu sembako dari semula menjangkau 15,93 juta penerima manfaat ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama
dua bulan yakni Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli ini.

Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako. BST merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.
Dedy merinci, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,96 Triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp 45,12 Triliun untuk 18,8 Juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6,1 Triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Kemensos RI juga mengaktivasi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah
penyangga. Masih kata Dedy, untuk wilayah Jakarta, dapur umum Kemensos dipusatkan di
gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Di awal PPKM Darurat, Dapur Umum TMPNU Kalibata rata-rata
memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji per hari.

Sedangkan hari ini produksi
makanan sudah mencapai 15 ribu kotak makanan per hari. Selain di Jakarta, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di : Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar. “Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul,” tegas Dedy.(*)

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *