Pemalsuan Faktur Perusahaan Divonis 3 Bulan Penjara

  • Whatsapp
Pemalsuan Faktur Perusahaan Divonis 3 Bulan Penjara

PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Dua terdakwa kasus pemalsuan faktur perusahaan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) divonis tiga bulan penjara.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa empat bulan penjara.

Bacaan Lainnya

“Dua terdakwa (Imran dan Firman) secara sah dan meyakinkan menimbulkan kerugian. Perusahaan tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan akibat perbuatan terdakwa,” kata Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rahmi Dwi Astuti, Selasa 13 Juli, kemarin.

Namun, kata Rahmi, terdakwa sebentar lagi menghirup udara bebas. Sebab, kata dia, kedua terdakwa sudah menjalani sisa masa tahanan sebanyak 72 hari.

“Kita sudah hitung-hitung, Imran ditahan sejak Senin 3 Mei 2021 lalu. Artinya, kedua terdakwa sudah menjalani sisa masa tahanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Imran, Munawir Abdul Kamal menuturkan, kliennya telah menerima keputusan itu.

Dia berasumsi, tanpa kuasa hukum kedua terdakwa bisa divonis lebih berat dari tuntutan JPU.

“Kami sudah berdiskusi dengan keluarga, putusan hakim kita terima meski dengan kekecewaan,” kata Munawir.

Munawir menjelaskan, pihaknya selanjutnya akan mengurus berkas agar kedua terdakwa bisa dilepas dari tahanan.

Di samping itu, kata dia, pihaknya juga akan mengajukan sidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengklaim pesangon terdakwa dan beberapa rekannya.

“Kami akan tuntut pesangon terdakwa dan beberapa rekannya yang lain. Karena mereka diberhentikan oleh perusahaan secara sepihak tanpa pesangon. Apalagi perusahaan tak punya itikad baik. Berulang-ulang diajak mediasi di kantor Disnaker Parepare tak pernah muncul,” ucap dia.

Pada kasus ini, Imran dan Firman dituding memalsukan faktur perusahaan saat menjadi Sales di CV Indowitama Mulia tahun 2012-2020 yang berkantor di Sidrap. CV Indowitama merupakan anak perusahaan PT Sumber Sejati Perkasa (SSP) yang berkantor di Soreang, Kota Parepare.

Supervisor CV Indowitama Mulia, Yulis Aras Madjid saat dihadirkan menjadi saksi dalam kasus itu membeberkan kronologinya.

“Pada 17 Desember 2020, PT KAO Indonesia (induk perusahaan PT SSP) Dede Kamaruddin sebagai advisor melakukan audit faktur saat kunjungan di beberapa toko Kabupaten Pinrang. Dua terdakwa menggunakan faktur manual (palsu) sehingga nilai total faktur itu juga berbeda. Faktur yang seharusnya digunakan terdakwa yakni faktur print yang sudah tersistem,” kata Yulis saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Sidrap, Kamis 10 Juni, lalu.

Yulis mengemukakan, Dede selaku Ceo perusahaan merekomendasikan kedua terdakwa untuk pemutusan kerja (PHK).

Tak hanya Imran dan Firman, keempat rekannya yakni Usman Ahmad (driver), Hartono (helper), Andi Patiroi (helper), Hamzah (driver) juga di-PHK.

Dia mengungkapkan, sebanyak lima lembar faktur manual yang ditemukan dengan jumlah Rp304 ribu. Kelima faktur itu, kata dia, membuat toko kehilangan keuntungan promo.

“PT KAO Indonesia sebagai produsen itu kan memberikan promo harga kepada toko. Namun karena Sales menggunakan faktur manual, bukan print. Maka promo tak sampai ke toko. Karena itu perusahaan menuntut kedua terdakwa ganti rugi sebesar Rp48 juta,” tandas dia.

Selain Munawir, kuasa hukum yang membela terdakwa diantaranya Saparuddin dan Wilson Lasi. (ami/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *