Parepare, Barru dan Sidrap Raih Penghargaan KLA 2021

  • Whatsapp
Parepare, Barru dan Sidrap Raih Penghargaan KLA 2021
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kembali melaksanakan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA diberikan kepada seluruh kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk tahun 2021, penerimaan KLA sebanyak 275 kabupaten/kota di Indonesia. Sebanyak 15 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana tiga diantaranya berada di wilayah Ajatappareng dengan tingkatan berbeda. Kabupaten Barru dan Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan tingkatan Madya, serta Kota Parepare dengan tingkatan Nindya. Sedangkan 12 daerah lainnya yakni, untuk tingkatan pratama Kabupaten Maros, Soppeng, Gowa, Takalar, Sinjai, Luwu Timur dan Kota Palopo. Tingkatan Madya yakni Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Luwu Utara serta Kabupaten Bone untuk tingkatan Nindya.

Bacaan Lainnya

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya sekaligus menyerahkan penghargaan secara virtual menyatakan telah terjadi peningkatan penerima penghargaan KLA dibanding tahun sebelumnya yakni 2019. Dia pun berharap penghargaan ini tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk melindungi anak di daerahnya masing-masing. Dan bagi daerah yang telah mendapatkan penghargaan dapat menjadi praktik bagi daerah lain, guna menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia emas 2045.

Dia pun mengingatkan,  KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Komitmen lintas sektor menjadi sangat esensial dan bahkan menjadi syarat dalam terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak mengingat isu-isu yang melingkupi anak sangat kompleks dan multisektoral. “Anak juga hidup di dalam sebuah sistem yang tidak dapat dilepaskan darinya, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan kebijakan, budaya dan waktu sehingga seluruh upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak pun harus terintegrasi dengan seluruh sistem yang melingkupi anak. Untuk itu, dibentuklah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” kata Menteri Bintang. Seperti diketahui, sistem pembangunan anak telah didirikan sejak 2006 yang sempat direvitalisasi pada 2010 dan 2011. Sedangkan apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dalam lima kategori yakni tingkatan Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga Kabupaten/Kota Layak Anak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *