Masyarakat Diminta Mengerti PPKM Darurat untuk Keselamatan Bersama

  • Whatsapp
Masyarakat Diminta Mengerti PPKM Darurat untuk Keselamatan Bersama

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA–Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 yang berlaku di Jawa dan Bali. Selama PPKM Darurat, sejumlah tempat umum ditutup, mobilitas masyarakat juga dibatasi. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Prof Agus Surono berpendapat, penutupan sementara area publik dalam rangka mengurangi risiko
penyebaran COVID-19 akibat kerumunan. “Saya kira masyarakat harus mengerti dan menyadari hal itu untuk keselamatan bersama,” ujar Prof Surono, Selasa,6 Juli 2021.

Dia juga menegaskan, PPKM Darurat merupakan upaya Pemerintah sebagai wujud
negara hadir agar potensi terjadinya risiko penyebaran COVID-19, berkurang. Pada
saat yang sama, pemerintah juga terus berupaya membentuk herd immunity dengan vaksinasi nasional. Prof Surono menekankan, upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat yang harus juga sinkron dan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan juga level pemerintahan terkecil pada tingkat desa dan kelurahan. Hal ini sekaligus guna mempercepat pemenuhan hak kesehatan setiap masyarakat yang juga menjadi kewajiban dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.”Pengabaian terhadap adanya kebijakan Pemerintah Pusat, terkait PPKM Darurat maka Kepala Daerah yang tidak melaksanakan bisa dikenakan sanksi administrasi
berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Prof Surono.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui, dalam PPKM Darurat Jawa Bali kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Sementara pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat. Tempat ibadah ditutup sementara.

Begitu juga fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat
menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara.(*)

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan
rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *