Cara Pemerintah Menentukan Status Level Situasi Pandemi Kabupaten/Kota

  • Whatsapp
Cara Pemerintah Menentukan Status Level Situasi Pandemi Kabupaten/Kota

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA- Dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah terus menerapkan strategi yang adaptif dan dinamis agar dapat merespon dengan baik perubahan yang terjadi sehari-hari. Salah satu
langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian atau asesmen level situasi wilayah agar dapat menentukan strategi yang tepat. Juru Bicara Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan, untuk menentukan status level situasi pandemi kabupaten/kota yang menjadi lokasi Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini berdasarkan indikator tentang Penyesuaian Upaya-Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya-Upaya Sosial dalam penanggulangan pandemi yang diadaptasi dari
rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Pengetatan ini bertujuan untuk mengendalikan pandemi, khususnya mencegah
kesakitan dan kematian, serta menjaga keberlangsungan sistem layanan kesehatan kita,” ujar dr. Nadia saat memaparkan perkembangan terbaru PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali dan PPKM Mikro di wilayah lain di Indonesia, Rabu, 7 Juli, kemarin.

dr. Nadia menjelaskan, situasi pandemi terbagi dalam lima tingkat mulai dari nol sampai empat, yang menggambarkan kecukupan kapasitas respon sistem kesehatan, seperti kapasitas testing, tracing dan treatment relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut. Level situasi tingkat nol, adalah situasi di mana wilayah itu memiliki kapasitas respons yang memadai dan tidak memiliki kasus sama sekali. Dalam hal ini, wilayah itu tidak perlu memperketat
protokol kesehatan masyarakat atau membatasi aktivitas sosial mereka.

Bacaan Lainnya

Sebaliknya, lanjut dr. Nadia, level situasi tertinggi, yaitu level situasi empat, adalah saat transmisi virus sangat tinggi sedangkan kapasitas respons terbatas. Dalam situasi ini, protokol kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial harus diperketat, agar jumlah kasus turun, sampai ke level yang dapat ditangani fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada. Dia menambahkan, penilaian untuk menentukan level situasi suatu wilayah, ada dua hal yang dibandingkan, yakni level transmisi penularan dengan kapasitas respons sistem kesehatan di wilayah tersebut.
“Untuk pengukuran tingkat transmisi, kita membagi transmisi COVID-19 ke dalam 7 tingkat, dari ‘tidak ada transmisi’, ‘kasus impor atau sporadic’, ‘kasus terklaster’,
dan “transmisi komunitas’ yang kita bagi lebih jauh ke dalam empat tingkat, transmisi komunitas tingkat satu sampai dengan tingkat empat,” ujar dr Nadia.

Dalam penentuan tingkat transmisi komunitas ini, pihaknya menggunakan tiga indikator utama, yaitu: jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian
COVID-19 yang dihitung per 100.000 penduduk per minggu. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator untuk dapat
mengkategorikan indikator-indikator tersebut ke dalam tingkat transmisi tertentu. Dia mencontohkan, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Lebih lanjut, dr. Nadia mengatakan, untuk kapasitas respons kesehatan, dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator. Indikator-indikator ini adalah positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian
tempat tidur perawatan. Pihaknya telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk setiap indikator, dan kesimpulan tentang kapasitas respons di suatu wilayah diambil
berdasarkan kapasitas respons terendah. “Sebagai contoh, jika suatu wilayah memiliki positivity rate testing 10% dan dapat
melacak 10 kontak erat untuk setiap kasus, dengan kata lain memiliki kapasitas respon sedang di kedua indikator itu, tapi memiliki keterisian tempat tidur >80%, daerah tersebut dikategorikan memiliki kapasitas respons yang terbatas,” ujarnya.

Dia menyebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah merekomendasikan agar daerah dengan positivity rate di atas 25% testing dilakukan 15 kali lipat dari
standar WHO, dan daerah dengan positivity rate 15-25% testing dilakukan 10 kali lipat, dan untuk positivity rate 5-15% testing dilakukan 5 kali lipat. Setelah mendapatkan hasil perhitungan tingkat transmisi dan kapasitas respons disuatu wilayah, maka bisa menentukan level situasi pandemi di wilayah tersebut.
Kabupaten tadi, misalnya, dengan transmisi komunitas tingkat 4 dan kapasitas respon terbatas memiliki situasi pandemi level 4.

Menurut dr Nadia, asesmen level situasi pandemi ini dilakukan setiap satu minggu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dan berdasarkan hasil asesmen terakhir, level situasi pandemi di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali berada di level 3 atau 4. “Artinya bahwa tingkat penularan di lingkungan masyarakat terjadi dengan sangat
cepat dan mengakibatkan kapasitas respons sistem kesehatan yang ada dengan
cepat terpakai bahkan sampai terlampaui,” ujarnya. Dia kembali menegaskan, pemberlakuan PPKM Darurat sebagai respons kebijakan
untuk daerah-daerah dengan situasi pandemi level 3 dan 4 di Jawa dan Bali diharapkan dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera, berbarengan
dengan berbagai upaya meningkatkan kapasitas respons kesehatan, sehingga level situasi pandemi dapat membaik.“Karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan dan
masyarakat untuk tetap menjalankan prokes dengan ketat dan tetap di rumah
saja,” katanya.(*)

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan danbTransformasi Ekonomi Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *