Pilkada Soppeng 2020 Habiskan Rp 20,7 Miliar, Pengamat Bandingkan dengan Pangkep

  • Whatsapp
Pilkada Soppeng 2020 Habiskan Rp 20,7 Miliar, Pengamat Bandingkan dengan Pangkep
ist

PAREPOS.CO.ID, SOPPENG– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Soppeng sudah berlalu, dan menetapkan pasangan tunggal HA Kaswadi dan Lutfi Halide sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pilkada yang hanya diikuti calon tunggal itu pun menuai sorotan karena dinilai menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar. Selama Pilkada serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng menggunakan anggaran hibah APBD sebesar Rp25 miliar, dan mengajukan penambahan anggaran APBN untuk Covid-19 sebesar Rp6 miliar.

Sekertaris KPU Soppeng, Mansyur mengatakan, selama pilkada dari tahapan pertama hingga terakhir. KPU telah melaporkan pemakaian anggaran sebesar Rp25.290.000.000. “Dana yang terpakai Rp20.716.688.351 dan dikembalikan Rp4.573.316.649,” kata Mansyur saat ditemui di Kantor KPU Soppeng, beberapa waktu lalu..

Bacaan Lainnya

Pengembalian anggaran hibah sendiri, kata Mansyur, sudah dilakukan sejak 22 April 2021 lalu. Sementara penggunaan anggaran untuk Covid-19, dirinya tidak mengetahui berapa besaran yang digunakan. “Kalau untuk anggaran protokol kesehatan saya tidak tahu berapa. Dan ini salah satu alasan tingginya pengembalian karena ada bantuan pusat. Apalagi tidak ada sengketa,” jelasnya.

Pengamat Politik, Abd Muis mengatakan, penggunaan anggaran oleh KPU Soppeng cukup besar. Mengingat calon yang diikuti hanya satu pasangan saja. Diapun membandingkan, anggaran yang digunakan kabupaten lain yang kandidatnya lebih banyak dan daerah cukup luas. “Di Pangkep misalnya ada empat calon, dan pengganggaran Pilkada itu hanya sebesar Rp25 miliar, dan penambahannya untuk pandemi APBN sebesar Rp2 miliar,” jelasnya.

Maka jika hal wajar kalau masyarakat menanyakan penggunaan anggaran oleh KPU yang cukup besar pada Pilkada Soppeng. “Itu hal wajar saja, kalau masyarakat ingin mengetahui. Terlebih dari dua daerah ini saja kita bisa bandingkan jumlah pasangan, segi luas daerah dan jumlah penduduknya bahkan berproses di MK,”tutupnya.(ima/B)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *