Penyederhanaan Birokrasi, Pemprov Sulsel Genjot Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV

  • Whatsapp
Penyederhanaan Birokrasi, Pemprov Sulsel Genjot Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Imran Jauzi

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlu segera dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level, yaitu jabatan pimpinan tinggi Madya dan Pratama. Sedangkan jabatan administrator dan pengawas disetarakan menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian atau keterampilan dan kompetensi tertentu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai menggodok proses penghapusan Jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Imran Jauzi, saat ditemui di kantor gubernur Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, 10 Juni, kemarin. Imran Jauzi mengaku saat ini, tahapan penghapusan Jabatan Eselon III dan IV sudah masuk pada penataan atau penyesuaian struktur keorganisasian atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penyiapan peraturan dalam bentuk Pergub ataupun Perda. “Itu tahapannya dimulai dari Juni ini, tapi tahapannya tidak langsung pada perpindahan jabatan, yang pertama itu penyesuaian struktur organisasi (SOTK) harus dia punya organisasi di ubah, apakah melalui perda atau pergub tentunya di biro organisasi lebih paham” ungkapnya

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Imran Jauzi mengaku, setelah tahap penyesuaian struktur organisasi ditetapkan, barulah menempatkan pegawai ke jabatan fungsional sesuai tugas masing-masing. ” Setelah di ubah, jabatan fungsional baru kita limpahkan pegawai nya ke situ, ke fungsional , itupun fungsional yang tugasnya yang sesuai.” jelasnya. Imran Jauzi mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses penghapusan Jabatan Eselon III dan IV diantaranya penyesuaian struktur organisasi, Penetapan Pegawai, dan penerapan budaya kerja.

Diantara ketiga tahapan tersebut, Imran Jauzi mengaku penerapan budaya kerja merupakan tahapan yang paling berat sebab membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. “Jadi ada tiga tahap, yang pertama adalah kelembagaan dirapi kan, pegawai nya di kasih pindah, dan kemudian yang ketiga yang paling berat ini budaya kerjanya.” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan peta jalan penyederhanaan birokrasi akan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Jangka pendek mencakup mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB, identifikasi dan kajian instansi pemerintah, pemetaan jabatan, serta penyusunan kebijakan,” kata Tjahjo.

Adapun jangka menengah, menurut dia, mencakup penyelarasan kebijakan jabatan fungsional (JF) untuk penilaian kinerja JF, penyesuaian kebijakan JF dan kurikulum pelatihan kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara, serta implementasi pengangkatan/perpindahan jabatan administrasi ke fungsional di instansi pemerintah. Sedangkan tahap jangka panjang dilaksanakan dengan penerapan Birokrasi Smart Office melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE (e-Government) secara nasional serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *