Pemotongan Dana Sertifikasi Guru di Parepare Dibawa ke Jalur Hukum

  • Whatsapp
Pemotongan Dana Sertifikasi Guru di Parepare Dibawa ke Jalur Hukum
Ketua LSM Sorot Indonesia, yang juga merupakan Dosen Ilmu Hukum Pidana STIH Amsir Kota Parepare, Amir Made Aming

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Kelebihan pemotongan dana sertifikasi terhadap 900 tenaga guru yang diperuntukan untuk iuran BPJS Kesehatan masih menjadi bahan perbincangan masyarakat di Kota Parepare. Bahkan, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sorot Indonesia akan segera melaporkan hal itu kepihak berwajib. Pemotongan biaya iuran BPJS bagi para tenaga guru sebesar 1 persen diklaim oleh pemerintah kota dalam hal ini dinas pendidikan karena mengacu para peraturan menteri. Hal itu diungkapkan, Ketua LSM Sorot Indonesia, yang juga merupakan Dosen Ilmu Hukum Pidana STIH Amsir Kota Parepare, Amir Made Aming yang ditemui PAREPOS Online di Warkop 588, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Namun, pemotongan yang dilakukan sepihak itu ditolak BPJS karena sudah melakukan pemotongan dalam kolom gaji para guru secara otomatis. “Masa mau dipotong double,”katanya. Maka pemotongan secara dobel secara sepihak itu, kata pria berkepala plontos tersebut, tak berdasar. Karena indikasinya pemotongan sesuai aturan permen bukan 1 persen. Sesuai aturan, pemotongan 1 persen dan pajak PPH sebesar 1,5 persen berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan diatur secara teknis oleh Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900/471/SJ Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja penerimaan upah pemerintah daerah. ” Jadi indikasinya itu pemotongan bukan 1 persen, tapi mencapai 9 persen dan itu terjadi. Celakanya, setelah dikembalikan lagi bukan menghilangkan tindak pidananya,”tegasnya.

Bukan hanya itu, lanjut Amir, ada lagi praduga potensi yang dikembalikan itu biasanya dipotong Rp1,4 juta. Tapi yang dikembalikan ke guru itu hanya Rp 700 hingga Rp 800 ribu. “Itu potensi dugaannya. Jadi pengembalian itu tidak dikembalikan secara keseluruhan. Makanya dari pada ribut, kita akan memberikan kepastian hukum dengan membawanya ke pihak penegak hukum untuk dilakukan ‘law enforcement’ atau penegakan hukum. Apakah nanti itu merupakan tindak pidana, maka penegak hukum yang menentukan,”bebernya. Persoalan ada yang melakukan pengancaman, kata Amir, tidak ada pencemaran nama baik kalau untuk kepentingan umum. “Itu sesuai aturan pidana, maka perlu diberi pemahaman. Jangan suka mengancam-mengancam. Baca dulu fakta pidana itu. Ini untuk kepentingan umum,”tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Arifuddin Idris telah mengklaim jika kelebihan pemotongan dana sertifikasi guru-guru sebesar Rp678 juta telah dikembalikan. Kelebihan pemotongan sertifikasi guru untuk iuran BPJS Kesehatan telah dikembalikan ke kas daerah. Yang kemudian sudah diteruskan ke semua guru-guru tersebut. “Jadi alurnya itu, Kas Daerah memotong dan dimasukkan ke KPPN pusat, namun dikembalikan ke kas daerah karena kelebihan potongan. Kas Daerah bahkan sudah mengembalikan kepada masing-masing yang bersangkutan,”katanya beberapa waktu lalu.

Semua pemotongan itu, kata Arifuddin, masuk di rekening BPJS Kesehatan pusat, sama sekali tidak melalui rekening Dinas Pendidikan apalagi melalui rekening pribadi. “Disdikbud hanya memfasilitasi, karena data guru-guru tersebut tentunya ada pada kami,” ujarnya.
Pemotongan iuran BPJS Kesehatan itu sebesar 1 persen dari tunjangan jabatan masing-masing guru. “Tunjangan jabatan nilainya pasti beda-beda tiap orangnya. Artinya, nominal yang dipotong tidak semua sama. Tapi, besarannya sama yaitu satu persen yang dipotong,” jelasnya.

Terkait pelaporan terhadap dirinya, ia menanggapi dengan positif. “Justru saya senang karena dilapor, dan terima hal itu, karena semuanya jelas. Biarlah fakta hukum yang menjelaskan. Bahkan saat duduk bersama bersama Komisi II DPRD, BPJS Kesehatan, semua nampak jelas alurnya. Baik bukti transfernya, begitupun tanggal serta nilai totalnya,”tegasnya.(*/ade)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *