Kontraktor Asal Parepare jadi Sorotan di Proyek Jalan Pariwisata Sultra

  • Whatsapp
Kontraktor Asal Parepare jadi Sorotan di Proyek Jalan Pariwisata Sultra

PAREPOS.CO.ID,KENDARI– Pembangunan jalan pariwisata Toronipa di perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai sorotan masyarakat. Proyek dengan anggaran mencapai ratusan miliar diduga tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam proyek tersebut salah satu perusahaan terbatas (PT) yang ikut menjadi perhatian adalah PT Karya Pare Sejahtera dimana pemiliknya diketahui adalah kontraktor asal Kota Parepare, Ferry Tanriadi. Bahkan, sebelumnya telah terungkap, Ferry Tanriadi menjadi salah satu penyuap orang nomor satu di Provinsi Sulsel , Nurdin Abdullah di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Dikutip dari salah satu media online, rakyatposonline. Melalui Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusa) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mempersoalkan proyek tersebut. Dari hasil investigasi terkait pekerjaan pembangunan Jalan Toronipa itu, telah melakukan aksi protes di depan Kantor PT. PP Tbk.

Bacaan Lainnya

LM. Zulkifli Tumada selaku Jenderal Lapangan, dalam orasinya menjelaskan, pembangunan jalan pariwisata Kendari-Toronipa tengah berjalan. Pekerjaan itu mulai terlaksana sejak Pemprov Sultra menggandeng PT. PP Tbk. (Persero) pada September 2019 lalu. Tahap pertama di tahun 2019, pekerjaan berjalan dengan menggunakan anggaran senilai Rp 144 miliar. Saat ini memasuki tahap kedua dengan pagu anggaran mencapai Rp 250 miliar.

Ketua Umum Gema Nusa Sultra, La Ode Abdul Jabar M.TOP mengatakan, investigasi yang dilakukan pihaknya, penting dilakukan demi terselamatnya uang negara. Dalam penelusuran Gema Nusa Sultra, selama beberapa hari terkait pembangunan jalan Toronipa, ditemukan beberapa masalah dugaan kejanggalan diantaranya,
Dalam pekerjaan tahap 1, tertuang dalam pagu anggaran senilai Rp 144 miliar. Dengan jumlah itu, dijelaskan perencanaan pembangunan jalan yakni sepanjang 2,1 Km, namun temuan di lapangan, hanya 1,1 Km yang berhasil dibangun.

Pada pengambilan keterangan kepada ahli kontruksi yang enggan disebutkan namanya, dikonfirmasi bahwa pekerjaan kontruksi jalan dengan pagu angaran Rp 144 milliar, seyogyanya menghasilkan jalan sepanjang 5 Km. Dengan pagu anggaran diatas Rp 100 miliar, maka perusahaan jasa kontruksi wajib menggandeng Kerja Sama Operasional (KSO) bersama perusahaan kontraktor lokal. Namun dalam perjalanan pekerjaan PT.PP Tbk (Persero) menggandeng perusahaan yang tidak berasal dari daerah Provinsi Sultra. Tapi perusahaan PT Karya Pare Sejahtera (KPS) yang notabenenya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. ” Maka ini adalah pelanggaran,” tegasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *