Kerjasama Media, Dewan Pers Imbau Pemerintah Patuhi Prinsip Akuntabilitas

  • Whatsapp
Kerjasama Media, Dewan Pers Imbau Pemerintah Patuhi Prinsip Akuntabilitas
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun saat memberikan keterangan terkait perihal verifikasi media

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Saat ini jumlah media siber atau online yang telah terverifikasi di dewan pers baru sebanyak 29 media. Jumlah tersebut dinilai masih sangat sedikit, bila dibandingkan jumlah media online yang tumbuh begitu besar di Sulawesi Selatan. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengungkapkan bahwa saat ini untuk antrian verifikasi ada ratusan media. “Itu dikarenakan kendala tekhnis, sehingga belum sempat terverifikasi,”jelasnya usai melaksanakan verifikasi faktual di Kantor redaksi harian PAREPOS, Sabtu 26 Juni 2021.

Hendry Ch Bangun mengungkapkan, verifikasi bagi media itu sangatlah penting. Saat disinggung terkait kerjasama antara pemerintah daerah dengan media yang belum terverifikasi baik administrasi maupun faktual, Hendry Ch Bangun yang kunjungannya ke Kota Parepare dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ia menjelaskan, dewan pers tak mengatur siapa yang boleh bekerjasama atau tidak dengan pemerintah. Hal itu karena yang mempunyai uang adalah pemerintah daerah atau kota.

Bacaan Lainnya

Namun, lanjut mantan Wartawan Harian Kompas, dewan pers berharap agar kerjasama dilakukan dengan media yang badan usahanya jelas. ” Bayar pajak, pemprednya utama, menyertakan karyawannya di BPJS. Supaya produk jurnalisnya meningkat. Jadi soal terverifikasi atau tidak bukan kami yang mengatur,”jelasnya. Makanya, kita harapkan mematuhi perinsip akuntabilitas dimana jelas alamatnya, siapa pemimpin redaksinya dan kompeten. Karena dewan pers urusannya terkait etik sama dengan kelengkapan-kelengkapan media itu sendiri.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem di DPRD Kota Parepare, Yasser Latief menyoroti terkait kerjasama pemerintah kota dalam bentuk kontrak dengan media yang patut menjadi perhatian. Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), kata Yasser Latief, patut memperhatikan dan mengutamakan media lokal. Bukan hanya itu, media juga saat ini harus mengikuti regulasi dimana perlu verifikasi dari dewan pers. Baik itu verifikasi administrasi maupun faktual. “Kita sayangkan jika pemerintah tak memperhatikan itu, dan tidak mungkin uang daerah malah dinikmati oleh orang luar,”ungkapnya.

Bahkan jika mengikuti aturan dan regulasi, lanjut mantan wartawan Fajar, media lokal yang ada baik cetak maupun online akan berlomba-lomba melengkapi dirinya agar terverifikasi baik adminsitrasi maupun faktual. “Fungsi akan pentinya media terverifikasi diantaranya, memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun perusahaan pers itu sendiri. Berita-berita yang disajikan tentunya bersumber dari kerja profesional dan bisa dipertanggungjawabkan,”singkatnya di Warkop 588 di Jalan Sultan Hasanuddin, pagi tadi. (anj/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *