Disdukcapil Miliki SPPD Terbesar di OPD Pinrang, Andi Askari: Siap Mempertangungjawabkan

  • Whatsapp
Disdukcapil Miliki SPPD Terbesar di OPD Pinrang, Andi Askari: Siap Mempertangungjawabkan

PAREPOS. CO. ID, PINRANG- Dugaan adanya pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masih menjadi perbicangan hangat di masyarakat. Salah satunya dialamatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang.

Jika melihat postur anggaran Disdukcapil, potensi itu ada jika merujuk pada struktur Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang begitu besar dibandingkan OPD lainnya. Disdukcapil untuk tahun 2020, untuk anggaran perjalanan dinas dalam daerah misalnya. Terbagi dalam dua kategori.

Bacaan Lainnya

Untuk perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan Rp34,625 juta, dan perjalan dinas ke kecamatan Rp138.770 juta. Perjalan luar daerah dan provinsi Rp282.117 juta. Jika ditotal SPPD di dinas tersebut mencapai Rp455.512 juta.
Guna menghabiskan anggaran sebesar itu, tidak ada waktu bagi pejabat untuk berdiam diri di kantor.

Dari hasil penelusuran hampir tiap hari dilakukan perjalanan dinas. Khususnya dalam daerah. Mereka jemput bola. Untuk melakukan perekaman e-KTP kepada orang-orang disabilitas atau warga yang sakit dan tak bisa ke Disdukcapil. Ada juga yang ke rumah sakit-rumah sakit. Ke tempat warga yang baru saja melahirkan. Untuk menjemput akta kelahiran.

Agenda yang dihitung sebagai perjalanan dinas lainnya masih ada, semisal layanan keliling dan tanpa terkecuali perjalanan ke luar daerah untuk berkoordinasi dengan level pemerintah provinsi.

Kepala Disdukcapil Pinrang, Andi Askari tak menampik jika memang instansinya memiliki mobilitas yang tinggi. Itu diklaimnya, sebagai bagian dari program dengan maksud melayani kebutuhan masyarakat. “Jadi semua SPPD itu ada tujuannya,” bebernya

Andi Askari mengaku, kalau pegawainya memang cukup banyak. Namun sekaligus berarti, akan sulit untuk memberikan kepuasaan atau ekspektasi yang sama untuk semua pegawai. “Kalau soal ada yang dipangkas-pangkas SPPD-nya, sejauh ini saya belum dengar keluhan. Mereka (pegawai) pun semuanya menandatangani kwitansi untuk SPPD-nya. Kalau ada keluhan, pasti langsung kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Ia pun menepis, jika ada dugaan yang menyatakan kebanyakan SPPD di institusinya adalah fiktif. Andi Askari bahkan berani mempertanggungjawabkan itu dengan bukti yang kongkret. “Semua SPPD kami punya bukti dokumentasinya,” jelasnya. (mnr/B)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *